Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Kasus Covid-19 di Malang Didominasi Usia Produktif, LaNyalla Imbau Warga Batasi Mobilitas

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 14:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Banyaknya kasus virus corona baru (Covid-19) dengan pasien usia produktif di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla meminta warga Malang untuk disiplin membatasi mobilitas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, sebanyak 43 persen warga terpapar Covid-19 mayoritas merupakan usia produktif, rentang usia 20 sampai dengan 44 tahun.


"Dinkes mengungkap salah satu penyebab mayoritas kasus Covid di Kabupaten Malang didominasi warga usia produktif karena tingginya mobilitas. Maka saya mengimbau warga agar membatasi mobilitas agar kasus Covid di Malang juga bisa ditekan,” kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Senin (2/8).

LaNyalla memahami tingginya mobilitas warga usia produktif di Malang adalah karena alasan untuk bekerja.

Meski begitu, ia meminta agar masyarakat keluar rumah benar-benar untuk urusan penting saja, apalagi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga masih berlaku.

“Hal ini juga dibutuhkan komitmen dari perusahaan maupun tempat bekerja warga agar memberlakukan sistem work from home (WFH) untuk sektor non esensial dan kritikal,” ucapnya.

Senator asal Jawa Timur ini juga meminta Pemkab Malang tegas menertibkan aturan PPKM untuk membatasi mobilitas warga.

LaNyalla pun menyoroti banyak pasien di Malang yang tak memiliki penyakit penyerta atau komorbid meninggal ketika terserang Corona.

“Pemda juga harus menambah tenaga kesehatan, apalagi cukup banyak warga Malang yang menjalani isolasi mandiri. Pengawasan kepada pasien isoman harus dilakukan secara ketat,” tegasnya.

“Penyaluran bantuan sosial (Bansos) pun perlu dipastikan segera tersalurkan dan tepat sasaran, agar membantu masyarakat selama PPKM berlangsung, khususnya bagi warga yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian,” sambung LaNyalla.

Penambahan kasus Covid yang masih tinggi di Jawa Timur juga mendapat sorotan dari Ketua DPD RI.

Dari tambahan 30.738 kasus nasional pada Minggu (1/8/2021), Jatim menempati posisi kedua kasus tertinggi dengan penambahan 3.671 orang.

Pemprov Jatim mengakui rasio tracing kontak erat pasien terkonfirmasi positif di Jatim masih belum maksimal, bahkan ada kabar daerah di Jatim mempunyai tingkat tracing nol.

LaNyalla mengatakan hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diatasi Pemprov Jatim.

“Menurut Pemprov, rata-rata daerah di Jatim hanya memiliki rasio tracing sekitar 1:3 sampai 1:8 padahal WHO menyatakan idealnya setiap satu pasien positif Covid maka tracing atau pelacakan harus dilakukan kepada 15 kontak erat, atau 1:15. Maka proses tracing harus digalakkan di Jatim,” tegas LaNyalla.
 
Setiap kepala daerah di Jatim diminta mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya rasio tracing.

LaNyalla menyarankan Pemda untuk memberi pelatihan kepada Nakes dan petugas tracing agar bisa meningkatkan pelayanan.

Kemudian, LaNyalla menggarisbawahi pentingnya memahami kondisi psikologis masyarakat di masing-masing wilayah.

“Perlu kerja sama yang baik antar unsur Forkopimda di setiap daerah. Pemberdayaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pamong masyarakat kita harapkan bisa lebih dioptimalkan karena mereka paling mengerti kondisi wilayah binaannya,” tegas mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah 30.738 per 1 Agustus 2021. Penyumbang tambahan kasus baru terbanyak pertama adalah Jawa Tengah dengan 4.234 kasus, diikuti Jawa Timur dengan 3.671 kasus dan Jawa Barat dengan 2.769 kasus.

Sementara itu pasien sembuh dari Corona bertambah 39.446 orang, sedangkan pasien Corona meninggal dunia bertambah 1.604 orang.

Total kasus Covid yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 telah mencapai 3.440.396 kasus, dengan kasus sembuh mencapai 2.808.538 orang dan akumulasi pasien Covid meninggal dunia berjumlah 95.723 orang.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya