Data Covid-19 Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang Berbeda, FKSB: Ini Kezaliman Terhadap Warga

Perbedaan data Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang dapat sorotan keras Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB).
 
Ketua FKSB, AM Jumai mengatakan, data penderita Covid-19 di pusat yang berdasarkan laporan Pemprov sangat berbeda dengan data di DKK Kota Semarang. Bahkan dalam sebuah waktu jarak perbedaan hampir mencapai 5 ribuan.

"Mengapa data bisa berbeda dan terpaut jauh? Perbedaan tersebut bukan hal sederhana dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Warga Kota Semarang yang sudah berkontribusi patuh terhadap imbauan pemerintah, juga dalam hal ini Pemkot Semarang  beserta muspida yang sudah kerja keras seperti tidak mendapat apresiasi," ujar AM Jumai, Minggu (1/8).

Menurut Jumai, mestinya dengan data yang ada di Pemkot Semarang dalam kebijakan PPKM, saat ini sewajarnya Kota Semarang bisa lebih rendah dari level 4.

"Ini harus diusut tuntas siapa yang tidak serius dan yang memainkan data-data tersebut. Begitupun masyarakat dan pengusaha harus mulai memantau data-data yang ada, juga memberikan komplain terhadap masalah ini, ada ketidakadilan dan keseriusan terkait data penanganan Covid-19 saat ini," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

FKSB juga meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo jangan lengah dan jangan santai atas kecerobohan upload data ini. Selalu cek dan ricek data yang masuk ke provinsi sebelum diolah ke pusat.

"Kalau hal ini dikarenakan ketidakseriusan dalam input data masuk, maka bisa jadi merupakan kezaliman terhadap warga Semarang," ujar Jumai.

Menurutnya, dengan adanya data yang berselisih cukup jauh tersebut masyarakat sangat dirugikan, termasuk para pengusaha.

"Pemkot Semarang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh ormas sudah bergerak dalam penanggulangan dan pemberantasan Covid-19 di Kota Semarang sangat masif. Saya hanya kasihan sama kerja keras mereka  selama ini, serasa tidak dihargai," tegas Jumai lagi.

Lebih jauh Jumai menambahkan, ke depan pihaknya memohon agar penginputan data tidak lagi hanya dianggap sebuah pekerjaan yang bisa disambi dan dilakukan tanpa profesional dan keseriusan.

"Pemprov Jateng harus mulai serius cek dan ricek dalam menerima data-data dari kabupaten/kota yang akan diserahkan ke pusat," pungkas Jumai.