Pengamat politik Unas, Andi Yusran/Net
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai hanya memiliki kinerja positif hanya dalam berburu utang negara.
Kalimat bernada sindiran ini diutarakan oleh pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL terkait struktur utang Indonesia, Minggu (1/8).
Data Kemenkeu hingga akhir Juni tahun 2021 beban utang Indonesia tembus di angka Rp 6.554 triliun.
Menurut Andi, menumpuknya utang secara signifikan mengindikasikan ketidakcakapan pemerintah Joko Widodo dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
"Mengindikasikan ketidakcakapan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor produktif seperti dalam mengoptimalkan peran negara dalam pengelollaan SDA dan Migas," demikian kata Andi.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan berbagai sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia, baik yang sudah dikontrakaryakan maupun yang belum.
Dalam analisa Andi, selama ini penguasaan sektor SDA dikuasai oleh oligarki ekonomi baik asing dan lokal yang terindikasi terafiliasi pada oknum elite pemburu rente.
Saat situasi beban utang yang berat, Andi kemudian mempertanyakan apakah pemerintah Jokowi berani melakukan evaluiasi seluruh penerimaan negara di bidang SDA dan Migas.
Jika berani, Andi optimis Jokowi akan mampu berhenti memburu utang.
"Jika berani maka saya yakin pemerintah akan berhenti dalam memburu utang dan dalam waktu yang relatif singkat dapat menjadi negara pemberi utang," demikian optimisme Andi.
Di tengah beban utang yang tembus di angka Rp 6.554 triliun, pada semeter II tahun 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mencari tambahan utang seesar Rp 515,1 triliun.
Kemenkeu mencatat, angka utang itu lebih rendah dari rencana Undang Undang APBN 2021.
Menkeu Sri Mulyani mengurangi kenaikan utang yang awalnya Rp 1.1177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen.
