Berita

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Utang Turun Sejak Zaman Gus Dur, Megawati, dan SBY, Lalu Naik di Masa Jokowi

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 13:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.

Merujuk angka tersebut, dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, diyakini utang pemerintah akan semakin membengkak.

Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini dalam acara webinar Forum Guru Besar dan Doktor bersama Indef bertajuk "Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19" pada Minggu (1/8).


"Itu realisasi utang pemerintah pusat semester I 2021. Krisis membuat utang semakin besar," ujarnya.

Didik lantas membandingkan rasio pembayaran utang pemerintah dari rezim ke rezim. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menekan utang pemerintah. Menurutnya, era Jokowi justru utang semakin meningkat.

Ia menambahkan, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan dan mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang.

Kurvanya terus melandai sejak zaman Gus Dur dengan 40 persen hingga SBY 20 persen, namun zaman Jokowi cenderung naik.

"Ditekan turun sejak jaman Gus Dur, Megawati, SBY, dinaikkan pada masa Jokowi," demikian Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Gurubesar Ilmu Ekonomi UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Jon Erizal.

Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya, Dekan FEB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) M. Amir Arham dan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya