Berita

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Utang Turun Sejak Zaman Gus Dur, Megawati, dan SBY, Lalu Naik di Masa Jokowi

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 13:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.

Merujuk angka tersebut, dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, diyakini utang pemerintah akan semakin membengkak.

Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini dalam acara webinar Forum Guru Besar dan Doktor bersama Indef bertajuk "Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19" pada Minggu (1/8).


"Itu realisasi utang pemerintah pusat semester I 2021. Krisis membuat utang semakin besar," ujarnya.

Didik lantas membandingkan rasio pembayaran utang pemerintah dari rezim ke rezim. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menekan utang pemerintah. Menurutnya, era Jokowi justru utang semakin meningkat.

Ia menambahkan, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan dan mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang.

Kurvanya terus melandai sejak zaman Gus Dur dengan 40 persen hingga SBY 20 persen, namun zaman Jokowi cenderung naik.

"Ditekan turun sejak jaman Gus Dur, Megawati, SBY, dinaikkan pada masa Jokowi," demikian Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Gurubesar Ilmu Ekonomi UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Jon Erizal.

Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya, Dekan FEB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) M. Amir Arham dan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya