Berita

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Utang Turun Sejak Zaman Gus Dur, Megawati, dan SBY, Lalu Naik di Masa Jokowi

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 13:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.

Merujuk angka tersebut, dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, diyakini utang pemerintah akan semakin membengkak.

Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini dalam acara webinar Forum Guru Besar dan Doktor bersama Indef bertajuk "Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19" pada Minggu (1/8).


"Itu realisasi utang pemerintah pusat semester I 2021. Krisis membuat utang semakin besar," ujarnya.

Didik lantas membandingkan rasio pembayaran utang pemerintah dari rezim ke rezim. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menekan utang pemerintah. Menurutnya, era Jokowi justru utang semakin meningkat.

Ia menambahkan, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan dan mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang.

Kurvanya terus melandai sejak zaman Gus Dur dengan 40 persen hingga SBY 20 persen, namun zaman Jokowi cenderung naik.

"Ditekan turun sejak jaman Gus Dur, Megawati, SBY, dinaikkan pada masa Jokowi," demikian Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Gurubesar Ilmu Ekonomi UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Jon Erizal.

Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya, Dekan FEB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) M. Amir Arham dan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan. 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya