Berita

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Utang Turun Sejak Zaman Gus Dur, Megawati, dan SBY, Lalu Naik di Masa Jokowi

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 13:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,35 persen.

Merujuk angka tersebut, dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, diyakini utang pemerintah akan semakin membengkak.

Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J. Rachbini dalam acara webinar Forum Guru Besar dan Doktor bersama Indef bertajuk "Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19" pada Minggu (1/8).


"Itu realisasi utang pemerintah pusat semester I 2021. Krisis membuat utang semakin besar," ujarnya.

Didik lantas membandingkan rasio pembayaran utang pemerintah dari rezim ke rezim. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menekan utang pemerintah. Menurutnya, era Jokowi justru utang semakin meningkat.

Ia menambahkan, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan dan mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang.

Kurvanya terus melandai sejak zaman Gus Dur dengan 40 persen hingga SBY 20 persen, namun zaman Jokowi cenderung naik.

"Ditekan turun sejak jaman Gus Dur, Megawati, SBY, dinaikkan pada masa Jokowi," demikian Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Gurubesar Ilmu Ekonomi UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Jon Erizal.

Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya, Dekan FEB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) M. Amir Arham dan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan. 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya