Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Kalau Tidak Mampu Hadapi Pandemi Silakan Mundur, Kasihan Rakyat

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 11:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi Covid-19 dan membuat rakyat Indonesia hidup dalam derita berkepanjangan.

Saran itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menjelang berakhirnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 di Jawa-Bali.

Menurut Saiful, pemerintah kebingungan dengan adanya PPKM. Hal itu terlihat dari masing-masing kementerian dan lembaga yang penuh dengan persoalannya masing-masing.


"Mereka tidak dapat diandalkan pada saat masa sulit. Saya kira pemerintah kebingungan dalam mengatasi PPKM ini, bansos banyak yang ganda, ada yang tidak tepat sasaran, ada pemotongan dan bahkan ada yang dijadikan sebagai ajang menaikkan popularitas," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Sehingga, Saiful menilai agar Jokowi angkat tangan jika tidak mampu dan disarankan untuk tidak memperpanjang kebijakan PPKM.

Menurutnya, jika mau serius mengatasi penyebaran Covid-19, maka negara harus hadir di tengah penderitaan rakyat.

“Negara saya kira sudah cukup lama menangani masalah ini tapi belum beres. Kalau misalnya tidak mampu silakan mundur sajalah, kasihan rakyat," pungkas Saiful.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya