Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Tegaskan Keputusan Ketua DPR, Komisi IX Fraksi Gerindra: Fasilitas Isoman di Hotel Telah Dibatalkan

SABTU, 31 JULI 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyediaan fasilitas hotel untuk anggota DPR yang harus melakukan isolasi karena terpapar Covid-19 dibatalkan.

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan keputusan Keta DPR RI, Puan Maharani yang sudah membatalkan hal tersebut.

"Ketua DPR (Puan Maharani), yang kami update per jumat kemarin telah menyampaikan ke Sekjen (DPR) untuk membatalkan rencana tersebut," ujar Kamrssamad dalam acara Trijaya FM, Sabtu (31/7).


Kamrussamad menerangkan, penyediaan fasilitas hotel baru bersifat rencana, dan belum diteken langsung oleh pimpinan DPR.

Namun katanya, persoalan ini menjadi polemik lantaran sudah kadung tersebar ke sejumlah platform media sosial hingga memantik emosi masyarakat.

"Kami dapat iformasinya itu masih bersifat perencanaan. Jadi perencanaan yang kemudian di announce ke publik dan publik memberikan kritikan saran dan masukan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, sebagai anggota dewan dirinya menilai fasilitas tersebut belum diperlukan, karena saat ini banyak masyarakat yang kondisinya sangat memprihatinkan.

"Sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah masyarakat, jadi kita bagaimana caranya masyarakat yang ekonominya rendah, kesulitan, dapat tempat yang layak dan aman, dan buat keluarganya yang lain tidak terpapar. Saya kira itu yang menjadi konsen kita hari ini,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya