Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Repro

Politik

Risma Temukan Pungli Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Ada Dua Masalah Data yang Belum Dibenahi

SABTU, 31 JULI 2021 | 09:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Temuan pungutan liar bantuan sosial yang didapati Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Tangerang sudah bukan hal yang mengagetkan.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Komisi VIII sudah berulang kali memperingatkan bahwa permasalan bantuan sosial ada pada pengelolaan data penerima.

"Permasalahannya ada pada data yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial. Ini selalu jadi masalah serius," ujar Ace Hasan dalam diskusi virtual Populi Center bertema 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).


Permasalahan utamanya, kata Ace, ada dua hal. Pertama adalah inclusion error dan exclusion error pada data yang tersedia.

"Inclusion error yaitu orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru mendapat bantuan, sedangkan exclusion error yang seharusnya mendapatkan malah tidak dapat bantuan," terangnya.

Hal itu terjadi karena preferensi yang digunanakan Kemensos adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Parahnya, kata dia, data tersebut tidak dilakukan verifikasi dengan data mutakhir.

Tidak adanya penutakhiran data itu menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemotongan bantuan yang seharusnya diterima masyarakat.

"Hal ini yang digunakan oknum-oknum yang membagikan bansos secara langsung, oknum ini mengatakan 'kalau bukan karena saya, data anda tidak dapat bantuan'. Ini masih sering ditemukan," tutur politisi Golkar ini.

Bagi Ace, sidak yang dilakukan Mensos Risma dan menemukan adanya pungli menjadi pembenaran bahwa masih ada masalah dalam distribusi bantuan sosial.

"Sidak Ibu Risma mengonfirmasi peristiwa-peristiwa tersebut," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya