Dunia pendidikan di Tanah Air masih menyisakan kisah pilu.
Di tengah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita yang luhur, masih banyak persoalan dalam dunia pendidikan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.
Salah satunya soal kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Dewasa ini, banyak guru honorer di Indonesia yang masih jauh dari kata sejahtera. Honor yang rendah, pun juga kerap terlambat cair.
Kesejahteraan guru persoalan klasik memang, tapi juga tidak lantas membuat pemangku kebijakan tutup mata.
"Ada kenalan guru honorer yang cerita. Terakhir dapat honor tanggal 26 Juni, itu pun honor bulan Mei. Jadi bulan Juni-Juli mereka belum dapat honor," tulis komika Sam Darma Putra Ginting atau Sammy Notaslimboy dikutip dari akun Twitternya, Jumat (30/7).
Penuturan komika yang cukup
concern terhadap dunia pendidikan ini bukan sekadar isu liar semata.
Diungkapkan salah seorang guru honorer di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat, penunggakan honor sudah menjadi hal lumrah di daerahnya. Lumrah bagi para pemangku kebijakan, tapi memilukan untuk seorang guru honorer, status pengajar yang disematkan pemerintah karena alasan kekurangan guru.
"Sebagai guru honorer, ya, kami menjerit. Sudah kecil (gajinya), ditunggak," ungkap salah seorang guru honorer di Provinsi Jawa Barat dengan nada terpatah-patah.
Sengaja ia tak mau mempublikasikan identitas dirinya serta sekolah tempat ia mengajar. Gaji molor saja sudah membuat susah, apalagi jika ditambah teguran dari pemangku kebijakan yang lebih tinggi. Guru berstatus orang tua tunggal ini tak mau persoalan makin rumit.
Sama halnya seperti yang diungkapkan Sammy, gaji terakhir yang ia terima adalah di awal Juni 2021 lalu, itu pun gaji untuk bulan Mei. Praktis, honor bulan Juni dan Juli masih belum mendarat di tangannya.
Dan lagi-lagi, penunggakan gaji tersebut sudah "lumrah". Penunggakan kerap terjadi, bahkan jauh sebelum kondisi pandemi Covid-19. Bedanya, bila sebelum pandemi, penunggakan gaji biasanya terjadi di akhir tahun.
Di masa pandemi seperti saat ini, penunggakan terjadi di awal tahun, akhir tahun, dan pertengahan tahun seperti saat ini. Padahal, gaji yang ia terima juga tak sebesar guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), jauh di bawah.
Per jam, guru honorer yang telah mengabdi sejak tahun 2017 ini mendapat honor Rp 85 ribu. Ia mendapat jatah mengajar 28 jam setiap bulannya, pun bisa berubah menjadi lebih sedikit tergantung ketersediaan guru berstatus PNS.
Beragam cara telah dilakukan, mulai dari bertanya kepada pihak sekolah, hingga pegawai di atasnya. Namun hasilnya tetap nihil. Katanya belum turun dari pusat.
Secara alur, sumber anggaran untuk gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BPOD). Dana tersebut lantas disalurkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kepada sekolah negeri, baru dibagikan kepada guru honorer yang dihitung berdasarkan jam mengajarnya.
Fakta macetnya gaji para guru honorer tersebut ini pun seakan kontras dengan semangat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, Kemendikbud Ristek belakangan justru sedang gencar menggarap proyek laptop merah putih menggaet tiga universitas, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Belum lagi soal pengadaan laptop pelajar yang diperuntukkan penggunaan sekolah SD, SMP, dan SMA dengan target tuntas hingga tahun 2024.
Mendikbud Nadiem Makarim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,4 triliun dalam pengadaan 240 ribu laptop untuk sekolah ini. Angka yang cukup fantastis di tengah tertatih-tatihnya guru honorer.
