Berita

Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi/Net

Dunia

Senator Republik Kirim Surat ke Biden, Desak Larangan Visa untuk Ebrahim Raisi Jelang Majelis Umum PBB

KAMIS, 29 JULI 2021 | 11:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah Senator Republik di Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden mengeluarkan larangan visa bagi Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Desakan itu disampaikan melalui surat yang ditulis oleh Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn kepada Biden pada Selasa (27/7).

Para senator menyebut Raisi merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran, seperti penyiksaan dan eksekusi.


"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan UU Amerika Serikat. Jika Majelis Umum PBB mempertahankan rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator, seperti dikutip Sputnik.

Sejauh ini Biden belum memberikan komentar atas permintaan dari para senator.

Raisi terpilih sebagai presiden Iran ke-13 dalam pemilu pada pertengahan Juni lalu. Ia dijadwalkan dilantik pada 5 Agustus.

Ia diduga menjadi bagian "Komite Kematian" yang kerap memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik.

Bukan kali pertama bagi AS menggunakan larangan visa bagi pejabat yang akan berpartisipasi dalam pertemuan PBB. Beberapa orang telah mengecam langkah AS karena melanggar Perjanjian Markas Besar PBB-AS pada 1947, di mana Washington harus mengizinkan pejabat asing masuk sebagai tuan rumah markas PBB.

"Otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas perwakilan Anggota atau pejabat PBB," bunyi Bagian 11 dari perjanjian tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya