Kenapa Pemerintah Keberatan Lockdown, Kan Yang Dipakai Uang Rakyat Juga

Lockdown atau karantina wilayah telah menjelma sebagai kebijakan yang harus dijauhi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Publik lantas menerka-nerka alasan pemerintah selalu anti dengan kebijakan ini. Salah satu spekulasinya adalah lantaran ada kewajiban dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mewajibkan kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah.

“Karena kalau lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah pusat akan menanggung semua biaya hidup rakyat bahkan ternak peliharaan,” urai deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (27/7).

Pernyataan Said Didu itu mengomentari larangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Gubernur Papua Lukas Enembe yang berencana melakukan lockdown.

Menyambar pernyataan ini, Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur, Adhie Massardi mempertanyakan alasan pemerintah keberatan untuk menanggung biaya hidup rakyat dan hewan ternak selama lockdown.

Pasalnya, uang yang dipakai untuk pembiayaan rakyat dan ternak juga berasal dari pajak rakyat yang dipungut negara.

“Kenapa keberatan? Toh yang dipakai itu kan uang rakyat sendiri, bukan uang nenek moyang mereka? Masalahnya di mana?” tutupnya.