Berita

Ilustrasi./Net

Suluh

Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Target Vaksinasi Nasional Jauh Dari Harapan

SENIN, 26 JULI 2021 | 21:47 WIB | OLEH: AZAIRUS ADLU

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan guna mengantisipasi lonjakan kasus baru, salah satunya dengan pembatasan mobilitas masyarakat dari level 1 hingga 4 sembari mempercepat program vaksinasi nasional kepada penduduk agar tercipta kekebalan terhadap virus Covid-19.

Namun belakangan, Indonesia kembali mendapatkan problem baru akibat pandemi yang sudah dua kali lebaran ini menggerayangi Bumi Nusantara, setelah sebelumnya ekonomi terpukul, hingga rumah sakit yang kewalahan akibat massifnya pasien yang terjangkit, kini muncul lagi problem soal vaksin.

Saat ini stok vaksin yang dimiliki Indonesia menipis, padahal animo masyarakat atas vaksin Covid-19 sedang tinggi-tingginya akibat penularan varian Delta yang lebih cepat, maupun karena kesadaran pribadi.


Padahal angka vaksinasi nasional masih jauh dari harapan, data Senin (28/7), terdapat 44.728.320 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Sementara baru 18.129.878 orang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Artinya, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 21,47 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 8,7 persen, ini jauh dari target herd immunity yang berada di angka 70 persen.

Padahal pandemi sudah terjadi setahun lebih di Indonesia, sangat disayangkan setengah dari target saja belum tercapai, ditambah kini stok vaksin menipis, bahkan diprediksi bakal habis kurang dari sebulan.

Menteri Kesehahatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lambatnya laju vaksinasi nasional Covid-19 disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan vaksin saat ini.

Menurutnya, hingga Juni, pemerintah telah menerima 70 juta dosis vaksin Covid-19 dan sebanyak 63 juta dosis telah disuntikkan kepada masyarakat, yakni terdiri dari 44,9 juta suntikan pertama dan 18,3 juta suntikan kedua.

Meski stok sudah menipis, ia memastikan, bulan ini, sekitar 30 juta dosis vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di berbagai daerah. Sedangkan pada Agustus nanti sebanyak 45 juta dosis vaksin kembali didatangkan yakni terdiri dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan juga Pfizer.

Akibat stok yang sudah menipis, program vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah terpaksa ditunda sementara hingga mendapat pasokan vaksin dari pemerintah pusat, hal ini sungguh mebuat prihatin, pasalanya, meski Covid-19 di daerah tidak sebanyak di Pulau Jawa, tetap saja daerah lain juga terjangkiti oleh virus sialan ini, seharusnya tidak boleh program vaksinasi ditunda dengan alasan stok menipis, belum dapat kiriman dari pusat dan sebagainya.

Lobi pemerintah terhadap negara penghasil vaksin, manajerial dan distribusi vaksin nasional harus segera diperbaiki agar laju vaksinasi bisa dipercepat dan tidak ada lagi yang namanya stok kurang, kan pemerintah punya data berapa jumlah warganya, seharusnya dipikirkan secara terperinci bagaimana mendatangkan dosis yang cukup, distribusi yang cepat dan seterusnya.

Kalau soal vaksin masih harus menunggu dari negara penghasil vaksin, seharusnya dibentuk tim khusus spesialis lobi agar Indonesia menjadi negara prioritas untuk dikirim vaksin, negara sebesar Indonesia, sekaya Indonesia seharusnya menjadi perhatian internasional, dengan pendekatan dan lobi yang mumpuni, seharusnya masalah stok vaksin ini tidak perlu terjadi.

Jangan sampai akibat stok vaksin yang menipis ini program vaksinasi menjadi lamban, terparah gagal. Kalau sampai ini terjadi, tentu sejarah akan mencatat bahwa pemerintah di era Presiden Joko Widodo tidak cakap dalam menyelamatkan rakyatnya sendiri, itu tentunya bukan sejarah yang baik untuk diceritakan kepada anak cucu kita kelak.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya