Berita

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita/Net

Dunia

Laporan Media Tuduh Maroko Terlibat Skandal Pegasus, Menlu Bourita: Ini Bukan Jurnalisme, Tapi Fitnah

SENIN, 26 JULI 2021 | 14:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maroko dengan sangat tegas membantah laporan sejumlah media dan organisasi internasional yang menyebutkan bahwa pihaknya terlibat dalam skandal Pegasus.

Baru-baru ini, beberapa media arus utama bersama Amnesty International dan Forbidden Stories berusaha menguak skema penggunaan spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO Group.

Dilaporkan, alat tersebut telah meretas setidaknya 50 ribu nomor telepon di berbagai negara, mayoritas miliki politisi terkemuka, aktivis HAM, pengacara, jurnalis, hingga eksekutif bisnis.


Di antara mereka yang masuk dalam daftar target adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Irak Barham Salih, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Perdana Menteri Maroko Saad-Eddine El Othmani, mantan Perdana Menteri Belgia, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.

Dalam laporan media Prancis, Le Monde pada 20 Juli, nama Kerajaan Maroko ikut terseret. Intelijen negara di ujung barat laut Afrika itu dituduh ikut menggunakan Pegasus untuk meretas ponsel Macron.

Membantah tudingan tersebut, Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menantang para media bersama Amnesty International dan Forbidden Stories untuk menujukkan bukti.

"Keadilan itu ada justru untuk memverifikasi tuduhan berdasarkan bukti material dan nyata. Beberapa orang telah memilih jalan ini. Mereka akan mengajukan bukti yang mereka miliki, atau tidak miliki," ujar Bourita, seperti dikutip MAP News, Kamis (22/7).

Bourita menyebut, tuduhan tersebut hanya gertakan palsu tanpa bukti, tidak lain merupakan fitnah dan tidak mampu mendasarkan pada fakta.

"Inilah yang tidak dilakukan oleh Forbidden Stories maupun Amnesty International, yang mendasarkan cerita mereka hanya pada spekulasi murni," ucapnya.

"Ini bukan jurnalisme. Ini sabotase besar-besaran," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya