Ilustrasi penerapan PPKM/Net
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintah agar segera mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara, M. Alwi Hasbi Silalahi mengingatkan pemerintah agar memberikan solusi konkret terkait penanganan virus corona baru (Covid-19).
Selain itu, HMI juga meminta pemerintah mengatasi berbagai dampak yang dialami masyarakat.
Pasalnya, kata Hasbi, banyak masyarakat khususnya pekerja harian yang terdampak langsung dari sisi ekonomi akibat kebijakan PPKM.
"Selama ini masyarakat disuruh berdiam di rumah, padahal mereka harus keluar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat keluar bukan mau cari kaya, tapi cari makan," ujar Hasbi, Jumat (23/7).
Seperti halnya di Medan, kata dia, banyak pekerja dari luar kota yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak bisa bekerja akibat adanya penyekatan mobilitas.
"Lebih baik kepolisian membuka border-border itu. Orang yang bekerja di Medan juga banyak yang berasal dari luar Medan. Bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya atau mengirim uang ke kampungnya," tegasnya.
Hasbi khawatir, jika PPKM berkepanjangan maka akan menimbulkan riak-riak yang bukan tidak mungkin berujung kerusuhan akibat hajat hidup rakyat tidak terpenuhi.
"Jika kondisi ini berlangsung terus, bisa saja akan terjadi krisis seperti yang terjadi pada 1998, di mana masyarakat bergerak menuntut pemerintahnya," pungkasnya.
