Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat/Net

Politik

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Sinyal Jokowi Tidak Boleh Istimewakan Luhut

JUMAT, 23 JULI 2021 | 18:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tingginya kematian Covid-19 yang tembus 1.559 orang per hari mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera melakukan evaluasi penanganan secara total.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, tingginya kematian dan penambahan kasus Covid-19 harus segera diterapkan kebijakan terukur.

Bahkan, menurut Andi, sinyal ini menjadi momentum Presiden Joko Widodo memimpin langsung proses penanganan.


"Tren pertambahan kasus positif covid dan yang meninggal memberi sinyal perlunya evaluasi kebijakan dan strategi implementasi penanganan pandemi covid," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/7).

Selama ini, bacaan Andi, pola penanganan Covid-19 belum menjadi gerakan bersama.Ia melihat para pembantu Jokowi banyak memberikan kesan bias dan terlalu elitis.

"Selama ini terkesan penanganan pandemi bias publik dan terlalu elitis. Koordinasi antar susun pemerintahan juga tidak terlihat baik bahkan terkesan jalan masing-masing," demikian kata Andi.

Ia kemudian mencontohkan saat pandemi Covid-19 menjadi masalah serius, Jokowi malah menonjolkan beberapa orang untuk menangani virus asal Kota Wuhan China itu.

Andi kemudian menyebut sosok Luhut yang nampak menonjol. Sedangkan, anggota kabinet lainnya terkesan tidak dilibatkan.  

Dalam pandangan Andi, seharusnya sejak awal pandemi, Presiden Joko Widodo mengerahkan seluruh anggota kabinetnya.

Kata Andi, mereka para menteri diberi tugas masing-masing sesuai kewenangan di kementeriannya.

Menurut Andi, tidak boleh lagi Jokowi sebagai pemimpin tertinggi mengistimewakan sosok Luhut yang terkesan paling ditonjolkan.

"Presiden Jokowi harus pimpin langsung penanganan pandemi covid ini dan memfungsikan semua kementerian dan lembaga dalam satu tim nasional ‘Indonesia Bangkit Melawan Covid," pungkas Andi.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya