Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Dicopot Karena Sakarepe Dhewe

JUMAT, 23 JULI 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Menteri BUMN Erick Thohir yang telah membuat kegaduhan di saat negara fokus menangani lonjakan Covid-19.

Kegaduhan yang dimaksud Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono itu adalah polemik rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai rektor UI dan komisaris di BUMN.

“Erick Thohir harus dicopot karena sakarepe dhewe (semaunya sendiri) kerjanya dan bikin gaduh doang. Dia juga nirprestasi selama ngolah BUMN,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (23/7).  


Menurutnya, karena ulah Erick Thohir yang tidak cermat dalam memilih komisaris di BUMN, konsentrasi Joko Widodo dalam mengurus PPKM Darurat menjadi bercabang. Presiden akhirnya harus turut mengurusi masalah yang diakibatkan dari keputusan Erick Thohir, yang secara substansi tidak penting bagi keselamatan rakyat yang dirundung pandemi.

Lebih lanjut, Arief Poyuono merasa aneh dengan aturan yang mudah sekali diubah di kantor presiden. Dia khawatir Presiden Joko Widodo tidak pernah membaca lagi draf yang ditandatangani.

“Makanya antara omongan Jokowi tentang tidak diperbolehkan pejabat negara rangkap jabatan berbanding teralik dengan aturan yang membolehkan rangkap jabatan,” tuturnya.

Sementara mengenai langkah Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mundur dari jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI , kata Arief, patut diacungi jempol. Rektor lain yang masih menjabat sebagai komisaris di BUMN, harus meniru apa yang dicontohkan Ari Kuncoro.

“Untuk Rektor UI yang mundur patut kita kasih jempol karena masih punya malu,” ujarnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya