Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Dicopot Karena Sakarepe Dhewe

JUMAT, 23 JULI 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Menteri BUMN Erick Thohir yang telah membuat kegaduhan di saat negara fokus menangani lonjakan Covid-19.

Kegaduhan yang dimaksud Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono itu adalah polemik rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai rektor UI dan komisaris di BUMN.

“Erick Thohir harus dicopot karena sakarepe dhewe (semaunya sendiri) kerjanya dan bikin gaduh doang. Dia juga nirprestasi selama ngolah BUMN,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (23/7).  


Menurutnya, karena ulah Erick Thohir yang tidak cermat dalam memilih komisaris di BUMN, konsentrasi Joko Widodo dalam mengurus PPKM Darurat menjadi bercabang. Presiden akhirnya harus turut mengurusi masalah yang diakibatkan dari keputusan Erick Thohir, yang secara substansi tidak penting bagi keselamatan rakyat yang dirundung pandemi.

Lebih lanjut, Arief Poyuono merasa aneh dengan aturan yang mudah sekali diubah di kantor presiden. Dia khawatir Presiden Joko Widodo tidak pernah membaca lagi draf yang ditandatangani.

“Makanya antara omongan Jokowi tentang tidak diperbolehkan pejabat negara rangkap jabatan berbanding teralik dengan aturan yang membolehkan rangkap jabatan,” tuturnya.

Sementara mengenai langkah Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mundur dari jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI , kata Arief, patut diacungi jempol. Rektor lain yang masih menjabat sebagai komisaris di BUMN, harus meniru apa yang dicontohkan Ari Kuncoro.

“Untuk Rektor UI yang mundur patut kita kasih jempol karena masih punya malu,” ujarnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya