Berita

Poster acara "20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?" yang mengambil background karikatur GM Sudarta yang dimuat di harian Kompas/Net

Politik

Luruskan Gagasan Perubahan, Refly Harun Gelar Talk Show "20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?"

KAMIS, 22 JULI 2021 | 12:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid terjadi pada 23 Juli 2001 atau persisnya 20 tahun lalu. Sebuah rekonstruksi peristiwa pemakzulan Gus Dur akan dilakukan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Rekonstruksi itu nantinya akan melibatkan para pelaku sejarah, untuk menentukan siapa dalang tragedi politik era reformasi itu.

Adhie M. Massardi mengurai bahwa gerakan reformasi 1998 akan dicatat sejarah sebagai gerakan perubahan yang membawa bangsa ini dalam labirin persoalan yang rumit dan setiap jalan keluar yang ditemukan melahirkan labirin baru yang jauh lebih kompleks.


Pegiat antikorupsi dan gerakan pro demokrasi itu memberi contoh, gagasan presiden dipilih langsung dengan presidential threshold (PT) yang terus dinaikkan hingga kini 20 persen, semula dimaksud untuk melahirkan sistem presidential yang solid dan kuat.

Tapi akibatnya, yang muncul justru presiden yang tidak memiliki kekuatan apa-apa karena kekuasaannya dikendalikan sepenuhnya oleh oligarki politik yang mengkaroseri, merancang bangun partai-partai politik untuk jadi kendaraan politik standar PT 20 persen sesuai syarat masuk sirkuit pilpres.

Lebih celaka lagi, sambungnya, konsorsium pedagang (politik) perancang kendaraan PT 20 persen ini bisa mempercayakan kemudinya kepada orang yang asal populer. Padahal tidak memilki SIM (standar integritas dan manajemen) yang memadai.

“Akibatnya, ketika dia (presiden) benar-benar menjalankan kekuasaan pemerintahan, banyak rambu dilanggar. Nabrak pos-pos kesejahteraan rakyat dan portal pembatas area rakyat miskin. Tentu saja menimbulkan banyak korban. Persis seperti terjadi sekarang ini,” urainya kepada redaksi, Kamis (22/7).

Mencari Ujung Persoalan

Gagasan melakukan rekonstruksi politik atas pemakzulan Gus Dur yang terjadi pada 23 Juli 2001 itu, kata Adhie, merupakan ikhtiar untuk menemukan kembali titik di mana “Jalan Reformasi” mulai dibelokkan, agar masyarakat menjadi mudah melanjutkan perjalanan ke tujuan yang dicita-citakan reformasi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun, dalam rekonstruksi politik ini, selain menjadi semacam “hakim sejarah ketatanegaraan”, juga akan menayangkan seluruh proses yang akan berbentuk talkshow ini secara langsung (live) via Refly Harun Channel, kanal televisi digital personal menggunakan YouTube.

Selain Adhie Massardi, dalam pencarian “dalang pemakzulan Gus Dur” ini, Refly Harun juga mengajak sejumlah tokoh yang terlibat secara aktif di panggung politik tahun 2000-an itu.

Mereka adalah Rizal Ramli, ekonom yang dipercaya Gus Dur mengendalikan Jalan Ekonomi Pemerintahan, lalu Bachtiar Chamsyah, ketua pansus Buloggate DPR yang dianggap pencetus pelengseran Gus Dur. Dari kubu oposisi parlemen masih ada tokoh Fuad Bawazier dan M.S. Kaban.

Jurnalis senior Teguh Santosa yang ketika itu menjadi salah satu desk politik surat kabar oposisi, akan memberikan kesaksian betapa di institusi pers juga terjadi perbedaan antara yang pro dan anti-pemerintah.

Untuk melengkapi spektrum politik saat itu, dihadirkan juga Eep Saefulloh Fatah, pendiri lembaga survei/konsultan politik PollMark Indonesia, analis politik muda yang saat itu banyak muncul di media massa.

Meluruskan Gagasan Perubahan

Sebagaimana Refly, Adhie Massardi juga berharap ikhtiar ini bisa memberikan perspektif positif kepada masyarakat tentang perubahan. Reformasi adalah proses perubahan (positif) dari otoritarianisme ke alam demokrasi.

Bahwa di tengah jalan ada yang menyimpangkan, itu soal yang terpisah. Jangan diartikan perubahan membawa masalah. Tapi memang patut disesalkan jika tokoh-tokoh besar perubahan seperti Gus Dur dan Amien Rais dalam perkembangannya jadi terkesan negatif.

“Kini kita sedang kembali meniti jalan perubahan. Tugas kita menjelaskan semua itu kepada masyarakat. Pengalaman dan kesalahan di masa lalu harus dijadikan pelajaran,” ujar Adhie.

Sementara saat disinggung siapa dalang pemakzulan Gus Dur yang sebenarnya, Adhie tidak langsung menjawab.

Dia hanya menunjuk karikatur karya GM Sudarta yang dimuat harian Kompas, 24 Juli 2001, persis satu hari setelah Megawati dilantik MPR menjadi Presiden RI ke-5, menggantikan Gus Dur yang dilengserkan.

“Kalau persisnya siapa dalang pemakzulan Gus Dur, ikuti talkshow live-nya di kanal Refly Harun, Kamis, 22 Juli 2021, mulai pk 19.00. Tapi dari karikatur GM Sudarta yang dimuat Kompas itu sebenarnya sudah menyiratkan semua itu,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya