Berita

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Kalau Jokowi Tulus Ingin Persatuan, Hentikan Dulu Permainan BuzzerRp Sampah Demokrasi

KAMIS, 22 JULI 2021 | 11:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Serangan demi serangan yang dilancarkan para pendengung atau buzzer di media sosial telah membuat tokoh nasional DR. Rizal Ramli akhirnya memaklumi. Apalagi mereka merupakan bagian dari kelompok bayaran yang diciptakan memang untuk mendengung.

Bagi Rizal Ramli, kelompok yang disebutnya sebagai BuzzerRp ini hanya bisa mendiskreditkan pembawa pesan tanpa bisa membantah atau berargumen tentang pesan yang disampaikan.

“Rizal Ramli sudah kenyang di-branded BuzzerRp dengan 7 istilah, “nyinyir, pecatan, sakit hati, tua bangke, belajar dulu ngomong R, belum bisa move on, tidak ada prestasi”. Jutaan kali,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (22/7).


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengatakan bahwa BuzzerRp merupakan kelompok yang tidak bisa membaca dan membantah data, fakta, analisa, prediksi, dan saran yang dia sampaikan kepada pemerintah.

Sehingga cara-cara yang nonintelektual digunakan untuk memberi pembenaran pada pemerintah.

“BuzzerRp berbayar, mereka itulah sokoguru pendukung militan Mas Joko Widodo,” ujarnya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli berpesan agar aksi-aksi penggunaan BuzzerRp dihentikan. Selain menjadi sampah demokrasi, penggunaan buzzer turut merongrong niat Jokowi untuk menciptakan persatuan dan gotong royong.

“Kalau Jokowi tulus ingin persatuan dan gotong royong, hentikan dulu permainan BuzzeRP sampah demokrasi itu,” tegasnya

“Kalau tidak, seruan-seruan Jokowi itu palsu dan main pencitraan saja!” demikian Rizal Ramli.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya