Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Rakyat Sudah Sekarat, Menteri Cuma Sindir-sindiran Bansos

RABU, 21 JULI 2021 | 00:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi langkah pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun sayang, para pembantu presiden di lingkungan kementerian justru belakangan saling menyindir soal penyaluran bansos yang belum sepenuhnya diterima seluruh masyarakat.

"Rakyatnya sudah sekarat, menteri cuma sindir-sindiran (bansos)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, Selasa (20/7).

Belakangan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengaku sempat menemui kendala dalam penyaluran bansos.

Risma mengatakan, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli.

Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara nontunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Kemudian BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Namun dalam penyalurannya ada kendala karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahu kepada ketua RT setempat. Ada juga warga yang sudah menerima bansos tapi ingin meminta bansos lagi.

Di sisi lain, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendorong agar penyaluran bansos segera dilakukan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dinas Sosial bisa bergerak dan melakukan pemetaan dan pendataan, bukan hanya DTKS, tapi melihat dengan fakta-fakta di lapangan. Ketika ada masyarakat butuh bansos, jangan tunda, segera berikan," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian.

Pemerintah telah memutuskan menambah anggaran bansos sebesar Rp 39,19 triliun untuk keluarga penerima manfaat di masa PPKM Darurat. Penyalurannya dilakukan melalui berbagai program seperti kartu sembako, kartu prakerja, beras 10 kilogram, dan perpanjangan diskon listrik.

Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

Beredar Kabar Sekda DKI Jakarta Diganti

Jumat, 08 November 2024 | 15:43

UPDATE

Kemenangan Trump Dongkrak Dolar AS Capai Level Tertinggi dalam Setahun

Kamis, 14 November 2024 | 17:58

Program Transmigrasi Harus Terintegrasi Food Estate

Kamis, 14 November 2024 | 17:57

Mafia Tanah Dago Elos juga Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 14 November 2024 | 17:37

Imbas Kasus Bahlil, Program SKSG UI Harus Diaudit

Kamis, 14 November 2024 | 17:32

Integritas Bahlil

Kamis, 14 November 2024 | 17:22

Kader Golkar Geram Beredar Berita Bohong Putusan PTUN Jakarta

Kamis, 14 November 2024 | 17:13

Ini Kunci Sukses Gregoria Tundukkan Ratchanok di Japan Masters 2024

Kamis, 14 November 2024 | 17:10

Taj Mahal dan Kuil Emas India Tertutup Kabut Asap Beracun

Kamis, 14 November 2024 | 16:55

KPK Sita Rumah Milik Wadirut PT Totalindo Eka Persada Salomo Sihombing

Kamis, 14 November 2024 | 16:52

Komisi I DPR Sebut Ancaman Medsos Jadi Tugas Wantannas

Kamis, 14 November 2024 | 16:41

Selengkapnya