Ekonomi Masyarakat Sangat Terdampak, PPP Jateng Berharap Pemerintah Tak Perpanjang PPKM Darurat

Pemerintah diminta untuk memperhatikan kondisi masyarakat saat ini yang sudah menjerit tak bisa mencari nafkah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sehingga Pemerintah pun diharapkan tidak memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli, seperti wacana yang muncul belakangan ini.

"Penekanan penyebaran Covid-19 tidak turun signifikan (selama PPKM Darurat). Tapi dampak sosial dan ekonomi dirasakan masyarakat sangat berat," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie, Selasa (20/7), dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah itu menambahkan, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sangat merasakan dampak dari kebijakan PPKM Darurat.

Banyak masyarakat tersebut yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, selama PPKM Darurat diberlakukan.

"Dan yang demikian ini justru menurunkan daya imun tubuh, yang pada akhirnya berpotensi terpapar Covid-19," tegasnya.

Lebih jauh, Masruhan menerangkan, hal yang perlu ditekankan adalah pengetatan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker.

Selain itu, juga perlu jaga jarak dan cuci tangan. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperketat operasi di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat.

"Rekrut relawan-relawan untuk sosialisasi dan edukasi soal prokes yang benar dengan blusukan sampai kampung-kampung sambil melakukan pengawasan," terang dia.

Masruhan juga berharap pemerintah tidak menutup tempat perdagangan dan tempat ibadah. Namun, apabila kedapatan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib dikenai sanksi.

"Tapi, semua ini harus diimbangi dengan pemberian BLT yang oleh pemerintah akan segera dicairkan," tutupnya.