Ilustrasi pembagian bantuan sosial (bansos)/Net
Bantuan sosial (bansos) yang mulai digulirkan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 bakal dipelototi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK, Iwan Taufiq Purwanto memastikan, BPKP akan mendampingi sekaligus mengawal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan sosial (bansos) beras agar akuntabel dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, setelah Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) beberapa waktu lalu, auditor BPKP di seluruh perwakilan diperintahkan untuk turun langsung mendampingi dan mengawal penyaluran BST dan bansos beras.
"Sejak bulan Juni lalu, BPKP telah melakukan pengawasan atas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,†kata Iwan dalam keterangan tertulis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).
Iwan mengatakan, tujuan pengawasan oleh 34 Perwakilan BPKP di setiap Provinsi ini dilakukan untuk melihat hambatan penyaluran, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan kualitas, dan ketepatan waktu.
Sejauh ini, ia menyebutkan pengawasan atas PKH Tahap I dan II dilakukan dengan uji petik pada 2.319 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM pada 34 kabupaten/kota.
Sementara, pengawasan atas BST Tahap I hingga IV dilakukan dengan uji petik pada 703 KPM di 34 kabupaten/kota. Sedangkan pengawasan atas program bansos Sembako Tahap I hingga VI dilakukan dengan uji petik pada 1.056 KPM dan 406 E-warong pada 34 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Manokwari yang berada di wilayah khusus.
"Selanjutnya, sejak hari Minggu (18/7), auditor BPKP di seluruh perwakilan dari Aceh sampai Papua turun langsung mengawal bantuan sosial khusus dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, yaitu Bansos Tunai Tahap V-VI dan Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH dan KPM BST," katanya.
Iwan mengemukakan, penugasan di lapangan ini dilakukan untuk mendampingi dan mengawal pembagian bantuan sosial tersebut. Yang di mana setidaknya terdapat 28 Perwakilan dari 34 Perwakilan BPKP yang sejak kemarin turun ke lapangan.
Sedangkan sisanya, diagendakan mulai menjalankan tugas di lapangan hari ini. Misalnya BPKP Provinsi Lampung, yang melaporkan bahwa Program Bantuan Beras Masa PPKM (BB-PPKM Tahun 2021) yang diberikan sebanyak 6.980 ton kepada kurang lebih 698.000 KPM PKH dan BST. Sedangkan untuk Papua, target penyaluran di Kota Jayapura adalah sebanyak 11.219 KPM.
"Kita akan terus dampingi dan kawal pemberian bansos yang rencana pelaksanaan pendistribusiannya dimulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan akhir Juli 2021,†imbuhnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar tidak ragu dalam menyalurkan bansos secepatnya kepada masyarakat.
Kedua lembaga itu pun diminta segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan pendampingan.
