Berita

Pengamat sosial keamanan, Djuni Thamrin/Net

Politik

Vaksinasi Door To Door BIN Patut Diapresiasi Tinggi

SENIN, 19 JULI 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Vaksin door to door yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) meruoakan terobosan baru yang perlu didukung oleh semua pihak bahkan perlu ditiru oleh pihak instansi lain sebagai stakeholder dari program vaksinasi itu sendiri.

Begitu puji pengamat sosial keamanan, Djuni Thamrin menanggapi langkah BIN melakukan vaksinasi sistem jemput bola di 14 provinsi dengan target diikuti 20.000 masyarakat.

Adapun ke-14 provinsi sasaran pelaksanaan vaksinasi door to door adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur.


Kemudian ada pula Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua

Menurut Djuni, sebagian dari masyarakat Indonesia memang harus dimaklumi, terkadang memang harus dilayani dengan “jemput bola”. Maka dari itu,  cara-cara BIN ini perlu apresiasi karena selain dapat membuat akselerasi vaksinasi tercapai, juga dapat memberi pendidikan positif kepada publik.

“Pada saat kondisi seperti ini, kita semua harus mengedepankan rasa kemanusiaan. Jangan lagi berdebat soal siapa dan oleh siapa,” tegasnya kepada wartawan, Senin (19/7).

Dalam perkara vaksinasi, yang penting tenaga teknisi di lapangan adalah orang yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Tapi soal siapa yang menggerakkan adalah nomor sekian yang tidak penting untuk diperdebatkan.

“Masyarakat harus mendukung tidak hanya pada BIN, siapapun yang dapat menggerakkan proses vaksinasi ini. Karena Indonesia masih tergolong negara yang tingkat vaksinasinya rendah. Ini perlu terobosan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh BIN,” ujarnya.

Djuni mengurai bahwa program dan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh BIN membantu vaksinasi door to door patut diberikan apresiasi tinggi. Bahkan patut menjadi contoh baik bagi instansi lain, khususnya badan atau instansi pemerintah.

“Dalam situasi darurat seperti ini, tindakan yang mempercepat proses pemutusan penyebaran Covid 19 adalah ladang amal yang paling real. Kita tidak boleh lagi berdebat, apalagi menolak jihad kemanusiaan ini,” sambungnya.

Djuni mengingatkan bahwa negara lain, sudah sedemikian solid menjalankan perang total terhadap Covid 19, dan tidak bisa mendiamkan orang lain tersiksa karena menjadi korban pandemi ini. Sebagai lembaga yang punya tupoksi kerja yang seharusnya senyap dalam bekerja ini, ternyata sangat peduli untuk membantu percepatan pencapaian herd immunity melalui vaksinasi menjemput bola.

“Sekarang waktunya untuk bertindak. Kita sebagai masyarakat dapat memberikan dukungan langsung buat membantu menyiapkan warga agar siap untuk divaksin,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya