Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tidak Adakah Keinginan Pemerintah Ganti Strategi Hadapi Covid-19?

SENIN, 19 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Covid-19 telag menyebar di tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya. Sementara Indonesia tercatat belum mampu mengalahkan virus tersebut.

Bahkan, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 seperti Brasil dan India.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi Covid-19?” tanya Mardani kepada wartawan, Senin (19/7).


Menurutnya, dari aspek pengambil kebijakan, seharusnya komando langsung diambil alih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

Jokowi punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, sehingga akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” urainya.

Mardani mengatakan bahwa rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan dibuat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Dia juga meminta agar kesehatan jadi prioritas. Pemerintah jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menyampaikan pesan dari analisis kesehatan untuk menutup gerbang perbatasan.

Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022.

“Bukti empiris memperlihatkan,negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85 persen sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya