Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tidak Adakah Keinginan Pemerintah Ganti Strategi Hadapi Covid-19?

SENIN, 19 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Covid-19 telag menyebar di tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya. Sementara Indonesia tercatat belum mampu mengalahkan virus tersebut.

Bahkan, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 seperti Brasil dan India.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi Covid-19?” tanya Mardani kepada wartawan, Senin (19/7).


Menurutnya, dari aspek pengambil kebijakan, seharusnya komando langsung diambil alih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

Jokowi punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, sehingga akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” urainya.

Mardani mengatakan bahwa rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan dibuat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Dia juga meminta agar kesehatan jadi prioritas. Pemerintah jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menyampaikan pesan dari analisis kesehatan untuk menutup gerbang perbatasan.

Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022.

“Bukti empiris memperlihatkan,negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85 persen sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya