Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Luhut Ajak Politisi Kompak, Demokrat Justru Minta Pemerintah Introspeksi Diri

JUMAT, 16 JULI 2021 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikritik Partai Demokrat.

Pernyataan yang dimaksud berkaitan dengan ajakan Luhut agar semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra menilai ajakan itu tidak sesuai dengan apa yang dipertontonkan oleh pemerintah. Sebab, acapkali pemerintah yang justru tampak tidak kompak di internal.


"Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak?" ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Di satu sisi, Herzaky juga mempertanyakan apakah para pejabat sudah bekerja sama dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan nyawa rakyat. Dia khawatir ada yang masih berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa?" cecarnya.

Kepada Luhut, Herzaky justru meminta pemerintah melakukan introspeksi diri. Baginya, pangkal dari situasi darurat Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini adalah kesalahan pemerintahan.

Setidaknya, pemerintah menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak.

“Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua," sambungnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya