Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

PPKM Darurat, KNPI Desak Parpol Bagikan Beras Buat Rakyat

KAMIS, 15 JULI 2021 | 19:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mendesak agar elit-elit partai politik bergerak membantu meringankan beban masyarakat disaat mereka mengeluh pendapatannya berkurang bahkan hilang saat Pemberlakuan Penerapan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah memasuki pekan kedua.

Menurut Haris, sense of crisis seharusnya dimiliki oleh semua pimpinan partai politik untuk bersama-sama menggerakan sumber daya yang ada meringankan beban masyarakat. Minimal, membagikan beras kepada rakyat.

"Masyarakat sudah banyak yang teriak kelaparan saat masuk PPKM Darurat. Elit parpol kan bisa instruksikan membantu masyarakat membagikan beras, minimal masyarakat bisa tersambung hidupnya," kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/7).


Haris yakin, dengan instruksi resmi dari setiap Ketua Umum Partai Politik yang ada kepada seluruh jajaran struktural partai untuk bergerilya membagikan beras kepada masyarakat, maka potensi gejolak sosial di tengah masyarakat dapat terhindarkan.

Haris menambahkan, meskipun pemerintah secara resmi telah membagikan beras bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang, dengan adanya dorongan kekuatan seluruh partai politik yang ada untuk melakukan hal yang sama, maka sangat berdampak baik kepada rakyat.

"Pada intinya parpol harus bergerak membantu rakyat. Ingat, saat ini teriakan rakyat yang lapar makin nyaring terdengar," pungkas Haris.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya