Ilustrasi vaksin Covid-19/Net
Rencana vaksin berbayar yang akan dilakukan oleh perusahaan pelat merah PT Kimia Farma masih mendapatkan kritikan dari berbagai elemen.
Salah satu elemen yang menyatakan penolakannya adalah Indonesian Youth Leaders for Change (IYLC) Institute.
Chief Executife IYLC Institute Muhammad Syarif Hidayatullah menilai, vaksin berbayar yang akan dilakukan di beberapa titik itu merupakan bentuk tindakan pemerintah yang berbisnis dengan rakyatnya.
"Di tengah kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini yang memprihatinkan akibat dampak pandemi Covid-19, masih sempat-sempatnya pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Mengkomersialisasikan vaksin yang sebenarnya wajib diberikan ke rakyat secara gratis," kata Syarif, Rabu (13/07).
Syarif mengaku heran dengan rencana yang tenagh ditunda oleh PT Kimia Presiden Jokowi sudah pernah mengumumkan bahwa vaksin untuk Covid-19 gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam pandangan Mantan Ketua OKP PB PMII periode 2017-2020 itu, apa yang dilakukan PT Kimia Farma tidak sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.
"Padahal, tujuan mengapa vaksin mesti digratiskan agar negara kita cepat mencapai target herd immunity. Kenapa harus membuat yang berbayar yang hanya menambah beban masyarakat saja" jelasnya.
Atas dasar itu, Syarif meminta kepada Menteri BUMN untuk menghentikan dan membatalkan program vaksin berbayar tersebut.
"Hentikan dan batalkan program itu. Kalau perlu, Pak Erick Tohir mencopot Dirut PT Kimia Farma yang dalam kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan saat ini," tegas Syarif.
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) semula akan dilaksanakan mulai hari ini, Senin (12/7) di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali. Total kapasitas pelayanan vaksinasinya sebanyak 1.700 peserta per hari.
Rencana ini sendiri sempat mendapat kritik keras dari masyarakat lantaran Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menjamin vaksinasi secara gratis. Di satu sisi pasokan vaksin untuk vaksinasi gratis masih belum memadai.
Akhirnya setelah mendapat gelombang kritik dari berbagai kalangan, PT Kimia Farma memilih untuk menunda pemberlakuan vaksin berbayar.
