Berita

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk serta cadangan devisa yang menyusut/AP

Dunia

Sri Lanka Di Jurang Krisis Ekonomi, Utang Menumpuk, Cadangan Devisa Menyusut

RABU, 14 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk.

Di tengah situasi tersebut, cadangan devisa negara itu pun semakin menyusut, sehingga pemerintah perlu mengurangi impor bahan kimia pertanian, mobil, dan bahkan pokok termasuk bumbu kunyit.

Selain itu, sikat gigi, kerai, stroberi, cuka, tisu basah, dan gula juga menjadi bagian dari ratusan barang buatan luar negeri yang dilarang masuk atau dipaksa tunduk pada persyaratan lisensi khusus yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang telah memperdalam kesulitan keuangan negara Asia Selatan itu di tengah pandemi Covid-19.


Menurut kabar yang dimuat Channel News Asia, kondisi tersebut menyebabkan situasi di dalam negeri semakin buruk. Kekurangan pasokan barang mendorong naiknya harga untuk sejumlah barang konsumsi, mulai dari makanan hingga bahan bangunan, bahkan bensin.

“Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga,” kata salah seorang warga Sri Lanka yang memiliki show room sepeda motor yakni Suchitha Vipulanayake.

Dia mengaku bahwa pada hari normal, dia bisa menjual setidaknya 30 unit motor. Namun sejak Agustus 2020 lalu dia kehabisan sepeda motor untuk dijual karena tidak adanya pasokan.

Sebenarnya, Sri Lanka telah bergulat dengan masalah ekonomi sebelum pandemi melanda. Namun pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka babak belur. Padahal sekotar pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan devisa. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan menyumbang sekitar 5 persen dari PDB di negara tersebut.

Akibatnya, cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menteri Perminyakan Sri Lanka Udaya Gammapilla, baru-baru ini bahkan mengumumkan kenyataan pahit bahwa negara itu kekurangan uang tunai untuk membayar impor minyak.

Untuk menghemat devisa yang berharga, pemerintah membatasi transaksi dolar Amerika Serikat.

“Kondisi ekonomi sedang dalam kesulitan, tidak ada keraguan tentang itu” kata kepala kelompok penelitian ekonomi Point Pedro Institute of Development Muttukrishna Sarvananthan, seperti dikabarkan Associated Press (Rabu, 14/7).

Menurut data bank sentral, Sri Lanka perlu melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, setelah membayar 1,3 miliar dolar AS sejauh ini.

Di samping itu, mata uang Sri Lanka pun secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya. Kondisi itu membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam istilah lokal.

Menurut data bank sentral, untuk membantu membangun kembali cadangannya, Sri Lanka memperoleh fasilitas swap senilai 1,5 miliar dolar AS dari China awal tahun ini dan 400 juta dolar AS dari India akan tersedia pada Agustus mendatang.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya