Berita

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk serta cadangan devisa yang menyusut/AP

Dunia

Sri Lanka Di Jurang Krisis Ekonomi, Utang Menumpuk, Cadangan Devisa Menyusut

RABU, 14 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk.

Di tengah situasi tersebut, cadangan devisa negara itu pun semakin menyusut, sehingga pemerintah perlu mengurangi impor bahan kimia pertanian, mobil, dan bahkan pokok termasuk bumbu kunyit.

Selain itu, sikat gigi, kerai, stroberi, cuka, tisu basah, dan gula juga menjadi bagian dari ratusan barang buatan luar negeri yang dilarang masuk atau dipaksa tunduk pada persyaratan lisensi khusus yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang telah memperdalam kesulitan keuangan negara Asia Selatan itu di tengah pandemi Covid-19.


Menurut kabar yang dimuat Channel News Asia, kondisi tersebut menyebabkan situasi di dalam negeri semakin buruk. Kekurangan pasokan barang mendorong naiknya harga untuk sejumlah barang konsumsi, mulai dari makanan hingga bahan bangunan, bahkan bensin.

“Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga,” kata salah seorang warga Sri Lanka yang memiliki show room sepeda motor yakni Suchitha Vipulanayake.

Dia mengaku bahwa pada hari normal, dia bisa menjual setidaknya 30 unit motor. Namun sejak Agustus 2020 lalu dia kehabisan sepeda motor untuk dijual karena tidak adanya pasokan.

Sebenarnya, Sri Lanka telah bergulat dengan masalah ekonomi sebelum pandemi melanda. Namun pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka babak belur. Padahal sekotar pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan devisa. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan menyumbang sekitar 5 persen dari PDB di negara tersebut.

Akibatnya, cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menteri Perminyakan Sri Lanka Udaya Gammapilla, baru-baru ini bahkan mengumumkan kenyataan pahit bahwa negara itu kekurangan uang tunai untuk membayar impor minyak.

Untuk menghemat devisa yang berharga, pemerintah membatasi transaksi dolar Amerika Serikat.

“Kondisi ekonomi sedang dalam kesulitan, tidak ada keraguan tentang itu” kata kepala kelompok penelitian ekonomi Point Pedro Institute of Development Muttukrishna Sarvananthan, seperti dikabarkan Associated Press (Rabu, 14/7).

Menurut data bank sentral, Sri Lanka perlu melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, setelah membayar 1,3 miliar dolar AS sejauh ini.

Di samping itu, mata uang Sri Lanka pun secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya. Kondisi itu membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam istilah lokal.

Menurut data bank sentral, untuk membantu membangun kembali cadangannya, Sri Lanka memperoleh fasilitas swap senilai 1,5 miliar dolar AS dari China awal tahun ini dan 400 juta dolar AS dari India akan tersedia pada Agustus mendatang.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya