Berita

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk serta cadangan devisa yang menyusut/AP

Global

Sri Lanka Di Jurang Krisis Ekonomi, Utang Menumpuk, Cadangan Devisa Menyusut

RABU, 14 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk.

Di tengah situasi tersebut, cadangan devisa negara itu pun semakin menyusut, sehingga pemerintah perlu mengurangi impor bahan kimia pertanian, mobil, dan bahkan pokok termasuk bumbu kunyit.

Selain itu, sikat gigi, kerai, stroberi, cuka, tisu basah, dan gula juga menjadi bagian dari ratusan barang buatan luar negeri yang dilarang masuk atau dipaksa tunduk pada persyaratan lisensi khusus yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang telah memperdalam kesulitan keuangan negara Asia Selatan itu di tengah pandemi Covid-19.


Menurut kabar yang dimuat Channel News Asia, kondisi tersebut menyebabkan situasi di dalam negeri semakin buruk. Kekurangan pasokan barang mendorong naiknya harga untuk sejumlah barang konsumsi, mulai dari makanan hingga bahan bangunan, bahkan bensin.

“Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga,” kata salah seorang warga Sri Lanka yang memiliki show room sepeda motor yakni Suchitha Vipulanayake.

Dia mengaku bahwa pada hari normal, dia bisa menjual setidaknya 30 unit motor. Namun sejak Agustus 2020 lalu dia kehabisan sepeda motor untuk dijual karena tidak adanya pasokan.

Sebenarnya, Sri Lanka telah bergulat dengan masalah ekonomi sebelum pandemi melanda. Namun pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka babak belur. Padahal sekotar pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan devisa. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan menyumbang sekitar 5 persen dari PDB di negara tersebut.

Akibatnya, cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menteri Perminyakan Sri Lanka Udaya Gammapilla, baru-baru ini bahkan mengumumkan kenyataan pahit bahwa negara itu kekurangan uang tunai untuk membayar impor minyak.

Untuk menghemat devisa yang berharga, pemerintah membatasi transaksi dolar Amerika Serikat.

“Kondisi ekonomi sedang dalam kesulitan, tidak ada keraguan tentang itu” kata kepala kelompok penelitian ekonomi Point Pedro Institute of Development Muttukrishna Sarvananthan, seperti dikabarkan Associated Press (Rabu, 14/7).

Menurut data bank sentral, Sri Lanka perlu melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, setelah membayar 1,3 miliar dolar AS sejauh ini.

Di samping itu, mata uang Sri Lanka pun secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya. Kondisi itu membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam istilah lokal.

Menurut data bank sentral, untuk membantu membangun kembali cadangannya, Sri Lanka memperoleh fasilitas swap senilai 1,5 miliar dolar AS dari China awal tahun ini dan 400 juta dolar AS dari India akan tersedia pada Agustus mendatang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya