Berita

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk serta cadangan devisa yang menyusut/AP

Dunia

Sri Lanka Di Jurang Krisis Ekonomi, Utang Menumpuk, Cadangan Devisa Menyusut

RABU, 14 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk.

Di tengah situasi tersebut, cadangan devisa negara itu pun semakin menyusut, sehingga pemerintah perlu mengurangi impor bahan kimia pertanian, mobil, dan bahkan pokok termasuk bumbu kunyit.

Selain itu, sikat gigi, kerai, stroberi, cuka, tisu basah, dan gula juga menjadi bagian dari ratusan barang buatan luar negeri yang dilarang masuk atau dipaksa tunduk pada persyaratan lisensi khusus yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang telah memperdalam kesulitan keuangan negara Asia Selatan itu di tengah pandemi Covid-19.


Menurut kabar yang dimuat Channel News Asia, kondisi tersebut menyebabkan situasi di dalam negeri semakin buruk. Kekurangan pasokan barang mendorong naiknya harga untuk sejumlah barang konsumsi, mulai dari makanan hingga bahan bangunan, bahkan bensin.

“Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga,” kata salah seorang warga Sri Lanka yang memiliki show room sepeda motor yakni Suchitha Vipulanayake.

Dia mengaku bahwa pada hari normal, dia bisa menjual setidaknya 30 unit motor. Namun sejak Agustus 2020 lalu dia kehabisan sepeda motor untuk dijual karena tidak adanya pasokan.

Sebenarnya, Sri Lanka telah bergulat dengan masalah ekonomi sebelum pandemi melanda. Namun pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka babak belur. Padahal sekotar pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan devisa. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan menyumbang sekitar 5 persen dari PDB di negara tersebut.

Akibatnya, cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menteri Perminyakan Sri Lanka Udaya Gammapilla, baru-baru ini bahkan mengumumkan kenyataan pahit bahwa negara itu kekurangan uang tunai untuk membayar impor minyak.

Untuk menghemat devisa yang berharga, pemerintah membatasi transaksi dolar Amerika Serikat.

“Kondisi ekonomi sedang dalam kesulitan, tidak ada keraguan tentang itu” kata kepala kelompok penelitian ekonomi Point Pedro Institute of Development Muttukrishna Sarvananthan, seperti dikabarkan Associated Press (Rabu, 14/7).

Menurut data bank sentral, Sri Lanka perlu melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, setelah membayar 1,3 miliar dolar AS sejauh ini.

Di samping itu, mata uang Sri Lanka pun secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya. Kondisi itu membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam istilah lokal.

Menurut data bank sentral, untuk membantu membangun kembali cadangannya, Sri Lanka memperoleh fasilitas swap senilai 1,5 miliar dolar AS dari China awal tahun ini dan 400 juta dolar AS dari India akan tersedia pada Agustus mendatang.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya