Berita

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk serta cadangan devisa yang menyusut/AP

Dunia

Sri Lanka Di Jurang Krisis Ekonomi, Utang Menumpuk, Cadangan Devisa Menyusut

RABU, 14 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk akibat utang yang menumpuk.

Di tengah situasi tersebut, cadangan devisa negara itu pun semakin menyusut, sehingga pemerintah perlu mengurangi impor bahan kimia pertanian, mobil, dan bahkan pokok termasuk bumbu kunyit.

Selain itu, sikat gigi, kerai, stroberi, cuka, tisu basah, dan gula juga menjadi bagian dari ratusan barang buatan luar negeri yang dilarang masuk atau dipaksa tunduk pada persyaratan lisensi khusus yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang telah memperdalam kesulitan keuangan negara Asia Selatan itu di tengah pandemi Covid-19.


Menurut kabar yang dimuat Channel News Asia, kondisi tersebut menyebabkan situasi di dalam negeri semakin buruk. Kekurangan pasokan barang mendorong naiknya harga untuk sejumlah barang konsumsi, mulai dari makanan hingga bahan bangunan, bahkan bensin.

“Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga,” kata salah seorang warga Sri Lanka yang memiliki show room sepeda motor yakni Suchitha Vipulanayake.

Dia mengaku bahwa pada hari normal, dia bisa menjual setidaknya 30 unit motor. Namun sejak Agustus 2020 lalu dia kehabisan sepeda motor untuk dijual karena tidak adanya pasokan.

Sebenarnya, Sri Lanka telah bergulat dengan masalah ekonomi sebelum pandemi melanda. Namun pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata Sri Lanka babak belur. Padahal sekotar pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan devisa. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang dan menyumbang sekitar 5 persen dari PDB di negara tersebut.

Akibatnya, cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menteri Perminyakan Sri Lanka Udaya Gammapilla, baru-baru ini bahkan mengumumkan kenyataan pahit bahwa negara itu kekurangan uang tunai untuk membayar impor minyak.

Untuk menghemat devisa yang berharga, pemerintah membatasi transaksi dolar Amerika Serikat.

“Kondisi ekonomi sedang dalam kesulitan, tidak ada keraguan tentang itu” kata kepala kelompok penelitian ekonomi Point Pedro Institute of Development Muttukrishna Sarvananthan, seperti dikabarkan Associated Press (Rabu, 14/7).

Menurut data bank sentral, Sri Lanka perlu melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, setelah membayar 1,3 miliar dolar AS sejauh ini.

Di samping itu, mata uang Sri Lanka pun secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya. Kondisi itu membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam istilah lokal.

Menurut data bank sentral, untuk membantu membangun kembali cadangannya, Sri Lanka memperoleh fasilitas swap senilai 1,5 miliar dolar AS dari China awal tahun ini dan 400 juta dolar AS dari India akan tersedia pada Agustus mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya