Berita

Wasekjen Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus/Net

Politik

Sayangkan Ucapan Risma, MRD: Mengapa Harus Papua Dijadikan Lokasi Pemindahan ASN Berkinerja Buruk?

RABU, 14 JULI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua mendapat perhatian dari salah satu putra Pula Cendrawasih.

Putra Papua yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Muhammad Rifai Darus menyayangkan ucapan itu terlontar dari elite politik seperti Risma yang saat ini membantu Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengingatkan, agar para elit lain tidak meniru pernyataan menyakitkan yang dilontarkan politisi PDIP itu.


Mantan Ketua Umum DPP KNPI itu menyayangkan, mengapa menyebut Papua sebagai tempat pemindahan bagi ASN di kementerian Sosial yang memiliki kinerja buruk.

"Mengapa harus Papua dijadikan lokasi pemindahan ASN yang berkinerja buruk?" demikian pertanyaan pria yang karib disapa MRD kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/7).

Diakui Jurubicara Gubernur Lukas Enembe ini, secara geografis Papua memang jauh dari ibukota negara.

Meski demikian, tidak sepatutnya Risma mengucapkan Papua sebagai tempat pemindahan anak buahnya. Sebab, bukan berarti Papua jauh dari adab apalagi kecerdasan.

"Bukan berarti Papua jauh dari adab dan kecerdasan. Banyak mutiara lahir dari Papua untuk Bangsa ini. Mungkin ibu lupa," pungkas MRD.

Dalam kunjungannya ke Kota Bandung, Risma memarahi anak buahnya karena tidak becus dan cuek saat tim Tagan sedang menyiapkan makanan  di dapur umum.

Ia mengaku jengkel dan mengancam tidak segan-segan memindahkan para aparatur sipil negara (ASN) Kemensos yang bertugas di Bandung ke Pulau Papua.

"Saya tidak mau melihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang, kalau nggak ada salah tapi saya bisa pindahkan ke Papua," demikian pernyataan Risma ke ASN yang bertugas di Balai Wyata Guna Kota Bandung.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya