Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah/Net

Politik

Nur Nadlifah Terkejut Dan Kecewa Vaksinasi Gotong Royong Dikomersialkan

SELASA, 13 JULI 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kalangan Komisi IX DPR RI mengapresiasi kerja keras Kementerian Kesehaatan dan Satgas Covid-19 dalam pencegahan penularan Covid-19.

Namun, anggota Komisi IX DPR, Nur Nadlifah, menyesalkan dengan beredarnya kebijakan Kemenkes mengenai komersialisasi vaksin gotong royong oleh perusahaan anak usaha BUMN yakni Kimia Farma.

"Kebijakan vaksin gotong royong individu yang dikomersialkan sungguh mengejutkan semua pihak termasuk saya sebagai anggota komisi IX karena belum pernah ada pembahasan tersebut," jelas Nadlifah, Selasa (13/7).


Sementara kata dia, beberapa hari lalu beberapa perusahaan mengeluhkan susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah diroadmap Kemenkes dan Komisi IX. Justru yang muncul dan ramai di lapangan adalah komersialisasi vaksin gotong royong individual.

"Kami bersepakat untuk berupaya mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan. Untuk itu kami mendorong vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong lain yang menucul," imbuhnya.

Bagi dia, kemunculan komersialisasi vaksin gotong royong jelas menciderai kerja keras Kemenkes sendiri dalam penanganan covid-19.  

"Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Untuk itu kami meminta Kemenkes mensegerakan dan mempermudah akses dan pelanksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan," tegas Kapoksi Komisi IX Fraksi PKB ini.

Dia sangat berharap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja untuk dikawal betul.

"Yang terjadi di lapangan hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja," ucap Nadlifah.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya