Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Usul agar Gedung Parlemen di Senayan dijadikan Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 harus dikaji dengan matang dan mendalam.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar efektivitas dan efisiensi turut jadi pertimbangan usulan tersebut.
LaNyalla mengakui, saat ini sudah banyak rumah sakit yang penuh akibat tingginya lonjakan kasus Covid-19. Meski begitu, LaNyalla ada banyak pertimbangan untuk memilih suatu lokasi dapat dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat.
“Apakah memungkinkan lokasi tersebut menjadi rumah sakit darurat. Kita harus memikirkan aksesibilitasnya, sarana prasarana maupun fasilitas yang ada apakah bisa mendukung,†ujarnya, Selasa (13/7).
“Bagaimana dari segi perawatan dan sanitasinya, serta banyak hal lainnya. Kita harus memperhitungkan juga pengelolaan limbah medis agar tidak menimbulkan masalah baru,†Sambung LaNyala.
Menurutnya, apabila infrastruktur di komplek parlemen tidak memadai dijadikan sebagai rumah sakit darurat, pemerintah justru akan mengeluarkan dana yang besar karena harus mempersiapkan segala kebutuhan yang ada.
“Apalagi komplek parlemen merupakan objek vital negara yang pengamanannya pun dilakukan secara khusus. Akan memerlukan persiapan yang ekstra, baik dari segi keamanan dan kenyamanan, bila kemudian disulap menjadi rumah sakit darurat,†katanya.
Meski begitu, senator Jawa Timur ini menilai usul yang pertama kali dilontarlan Fraksi Demokrat bukannya tidak mungkin dilakukan. Hanya saja, pertimbangan dan persiapan harus betul-betul dilakukan secara matang.
“Setiap aspirasi untuk keselamatan masyarakat pastinya sangat baik. Saya juga memahami usul tersebut merupakan bentuk kepedulian teman-teman di Demokrat yang ingin menunjukkan kepedulian wakil rakyat dalam kondisi seperti ini," tuturnya.
"Tapi mari kita serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk berhitung apakah efisien dan efektif bila kompleks parlemen menjadi salah satu lokasi rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19,†demikian LaNyalla.
