Berita

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

6 Negara Sudah Larang WNI Masuk, Mestinya Pemerintah Juga Tutup Gerbang

SELASA, 13 JULI 2021 | 08:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diperluas dan tidak hanya diterapkan di Jawa dan Bali, tapi sudah diperluas hingga 15 daerah di luar Jawa-Bali.

Untuk itu, seharusnya pemerintah berempati kepada warga negara Indonesia yang terkena dampak Covid-19. Salah satunya, kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid adalah dengan menutup rapat pintu perbatasan.

“Mestinya pemerintah berempati kepada WNI yang terkena PPKM Darurat dengan menutup rapat kedatangan WNA,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (13/7).


Hidayat menilai langkah itu tidak berlebihan. Selain demi menyelamatkan warga negara, juga lantaran negara lain sudah mulai menutup pintu untuk WNI.

Setidaknya ada sebanyak 6 negara yang sudah melarang WNI masuk. Yaitu Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Eropa, dan Hongkong.

Dia tidak ingin kedatangan WNA terus berlanjut, terlebih jika tempat yang didatangi WNA adalah wilayah yang sebenarnya aman dari Covid-19

“Apalagi terbukti ada TKA China yang positif Covid-19 masuk ke Kabupaten Seram Timur,” tuturnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya