Berita

Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Sepakat Ada Vaksin Berbayar, Nusron Wahid: Orang Mampu Beli Vaksin Kok Dipersoalkan

SENIN, 12 JULI 2021 | 15:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sorotan terkait rencana penjualan vaksin virus corona baru Covid-19 yang hari ini dibatalkan masih terus bergulir.

Meski banjir kritikan, ada juga yang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma menjual vaksin Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.


Secara terbuka Nusron bahkan mengajak semua pihak untuk tidak apriori.

Melalui laman Twitter pribadinya, Nusron mengaku heran masyarakat meributkan vaksin gotong royong berbayat yang dilakukan PT Kimia Farma.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian mengulas soal dua skema penugasan terhadap perusahaan pelat merah negara.

Dua penugasa skema vaksinasi itu, yakni:vaksin gratis yang dikelola oleh Bio Farma dan vaksin gotong royong yang dilakukan KImia Farma dan Indo Farama dan perusahaan berlisensi yang dapat mendatangkan vaksin.  

"Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi apa saja yang bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Atas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP," demikian cuitan Nusron, melalui akun twitternya @NusronWahid, Minggu (11/12).

Menurut Nusron, untuk vaksin gotong royong berbayar biasanya yang dilayani para profesional dan kalangan usahawan yang dikoordinir Kadin.

Teknis vaksin berbayar biasanya sebagian ada yang dibayari kantor dan sebagian ada yang bayar sendiri. Sesuai kebijakan kantor dan perusahaannya.

"Saya kira ini positif. Sebab, dia merasa dirinya mampu. Tidak mau membebani negara. Makanya bersedia bayar," ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Nusron, skema vaksin berbayar justru menunjukkan dimensi keadilan.

Dalam pandangan Nusron, sangat tidak fair kalau direktur BUMN atau profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara.

"Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat," ungkap tokoh muda NU ini.

Karena itulah, politikus Partai Golkar ini melihat aneh jika ada yang mempermasalahkan.

"Wong orang mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual, itu yang salah. Apalagi kalau dijual kepada orang miskin, lebih salah lagi," tegasnya.

Menurut Nusron, justru aneh dan salah kalau kelompok  yang berpenghasilan tinggi masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.

"Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN," terang Nusron.

"Bravo Kimia Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih," pungkasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya