Berita

Ilustrasi

Publika

Moral Pancasila Melawan Corona, Catatan Untuk "Jihad Al Nafs" Karya Tuan Jaya Suprana

SENIN, 12 JULI 2021 | 07:17 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

KEMARIN Tuan Jaya Suprana (JS) menulis "Jihad Al Nafs Melawan Corona". Intinya adalah sebuah kecemasan JS melihat situasi sosial bangsa yang dikuasai nafsu durjana dari kaum pemilik modal, ketika krisis kemanusiaan yang katastropik akibat pandemi Covid-19, malah mereka mencari untung.

JS mengilustrasikan kekecewaan dua sahabatnya yang melihat sulitnya orang-orang terpapar Covid-19 mendapatkan obat Covid 19 dan tabung oksigen. Lalu, JS mengetuk hati kawan-kawannya di dunia bisnis untuk melihat etika yang di sampaikan Adam Smith, Bapak Kapitalisme, sebagaimana diuraikan dalam "Theory of Moral Sentiment" (Benevolence First and then Self Interest).

Maksudnya adalah agar penguasa bisnis tidak terlalu terikat pada hukum "supply and demand" Adam Smith dalam pengadaan dan penentuan harga obat dan oksigen tersebut, melainkan bersandar pada kebajikan.


Beberapa catatan perlu diperhatikan pada tulisan ini. Pertama, tulisan ini bertentangan dengan Sri Mulyani (Menkeu) yang sedang berikhtiar menaikkan pajak orang kaya. Pertentangannya adalah JS sebagiannya meyakini bahwa orang-orang kaya dapat diketuk hatinya, karena mereka punya hati. Sedang Menkeu mendekati persoalan dengan sistem.

Carbon Tax, misalnya, yang diisukan Menkeu secara massif, akan menyasar antara lain pada subjek keuntungan tambahan 15 dolar AS per ton atau tambahan keuntungan akibat kenaikan harga batubara, totalnya sekitar Rp 50 triliun hanya per Juli, dari Aburizal Bakrie dan kawan-kawan pemilik batubara. Belum lagi pajak lainnya.

Perbedaan pandangan ini bisa jadi karena JS meyakini hanya dengan mengetuk hati para pemilik modal lah bisa ada kemudahan bagi upaya pengadaan sektor kesehatan secara murah dan mudah. Pikiran ini bersandar pada keyakinan orang-orang kaya tersebut adalah bagian dari kekuatan dan kekuasaan yang sulit digertak atau ditekan.

Menkeu mungkin yakin bahwa orang-orang kaya mempunyai banyak kelemahannya, sehingga dapat dibarter dengan kebijaksanaan yang harus dipatuhi.

Dengan menaikkan pajak, Menkeu tidak perlu menghiraukan kelakuan para kapitalis. Sebab, bisa jadi "Theory of Moral Sentiment" sebenarnya tidak pernah dikenal para ekonom Barat, karena faktanya 250 tahun Kapitalisme tumbuh dan berkembang tanpa moral.

Catatan kedua adalah JS menggunakan istilah "Jihad Al Nafs" tanpa merefer pada konsep mana. Bahkan jika merefer pada konsep Adam Smith yang mengajarkan moral kebajikan (Benevolence), itu belum tentu mewakili konsep Jihad Al Nafs sendiri.

Adam Smith tidak membicarakan "Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism" seperti Max Weber. Kapitalisme yang berkembang dalam pikiran Smith malah bersumber dari keyakinan dia bahwa hukum keseimbangan ekonomi itu digerakkan nafsu manusia untuk menguasai dan mendominasi (self interest), yang berkembang dalam tradisi "utilitarianism".

Menurutnya, maksimalisasi “personal interest” pada akhirnya akan menciptakan "common interest". Contohnya, orang-orang yang semakin kaya karena sukses pasti membutuhkan buruh untuk menciptakan kekayaan itu, sehingga dia membagi kesejahteraan pada buruhnya.

Faktanya, 250 tahun Kapitalisme berkembang, dan Adam Smith dipandang sebagai bapak Kapitalisme, kampus-kampus tidak pernah mengenal atau memahami buku pertama Smith tentang moral itu.

Bisa jadi buku itu hanyalah buku awal ketika Smith masih belum akrab dengan David Hume, seniornya seorang empirism, atau yang berfaham anti rasionalisme. Ketika Smith masuk pada "The Wealth of Nation", Smith menjadi seorang empiris, kemudian dia terkenal.

Lalu Jihad Al Nafs dari pilihan kata-kata tentu merujuk pada pandangan Islam. Ini belum diterangkan oleh JS.

Dalam Islam sendiri Jihad Al Nafs ada versi Gazali namun ada versi Sayyid Qutb.

Versi pertama memang lebih pada mendorong pembersihan hati atau jiwa manusia (human soul), agar manusia tidak rakus. Jika ini yang diinginkan JS, maka niat JS yang sungguh mulia sudah tepat, dengan mengingatkan kawan-kawannya dari kalangan kaya agar mengendalikan diri dan berbuat baik sesama manusia, khususnya ketika orang-orang kesulitan hidup di masa Covid-19. Bahkan, lebih khususnya lagi terkait orang-orang yang sekarat karena butuh oksigen dan obat.

Dalam versi Qutb, Jihad Al Nafs harus dikendalikan dalam sistem. Artinya negara yang mengatur bagaimana pembatasan sosial seseorang, baik ekonomi maupun politik, bukan masalah  himbauan personal.

Tapi ini juga tidak harus sama dengan Sri Mulyani yang mengejar Carbon Tax untuk membantu biaya stimulan ekonomi dan kesehatan masa pandemi.

Jihad Al Nafs versi ini adalah sejak awal sudah mengatur rentang kepemilikan antara masyarakat, baik melalui Zakat maupun melalui pengendalian kontrol atas alat-alat produksi. Contohnya, jika Menteri Sosial berkiblat pada ajaran Jihad Al Nafs versi ini, maka pembuatan "Buddy Bag" untuk kepentingan Bansos akan diutamakan dikerjakan UMKM/koperasi secara massal, ketimbang berpusat pada satu konglomerat.

Pilihan kata Jihad Al Nafs yang dibuat JS dalam judul memang perlu diapresiasi, sebab JS merujuk pada kerangka religiusitas.

Beberapa waktu lalu JS mengulas soal Karl Marx (Das Kapital), sebuah ajaran anti ketuhanan. Mungkin JS bermaksud menstimulan kita untuk memikirkan konsep ini lebih dalam lagi, dalam kazanah filosofis bangsa kita sendiri, yakni Pancasila, di mana kita bisa merujuk pembicaraan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadilan sosial serta juga dikontrol oleh konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk hal ini kita tentu saja perlu berterima kasih pada JS. Semoga krisis pandemi yang digambarkan JS pada tulisannya mampu mendorong bangsa kita memasuki fase peradaban baru yang lebih manusiawi, adil dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau bersandar pada moral Pancasila.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya