Berita

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menolak komersialisasi vaksin/Ist

Politik

BEM Nusantara: Komersialisasi Vaksin Tak Berperikemanusiaan, Jokowi Harus Tegur Erick Thohir

SENIN, 12 JULI 2021 | 01:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara kecewa dengan sikap perusahaan BUMN Kimia Farma yang akan memberikan layanan vaksin berbayar bagi masyarakat.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Dimas Prayoga berpandangan, rencana tersebut menjadi paradoks di saat seluruh masyarakat didorong untuk mau disuntik vaksin.

“Di saat mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu menyukseskan program vaksinasi, ternyata hari ini pihak BUMN malah menjadikan vaksin sebagai komuditas bisnis,” ujar Dimas dalam keterangannya, Minggu (11/7).


Saat ini, mahasiswa telah berupaya mengedukasi masyarakat untuk terus menaati protokol kesehatan. Selain itu, Dimas dan teman-temanya juga memberikan edukasi tentang khasiat vaksin kemasyarakat.

Adanya vaksin berbayar dikhawatirkan membuat masyarakat justru akan memilih untuk tidak mau terlibat. Padahal, Indonesia harus gencar melakukan vaksin sebagaiamana arahan Presiden Joko Widodo agar terbebas dari Covid-19.

“Kami dari dari BEM Nusantara sudah bersusah-payah mengedukasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mau melakukan vaksin dengan harapan Indonesia bisa pulih dari Covid-19,” cetusnya.

Menurutnya, sikap Kimia Farma mengecewakan para mahasiswa yang sudah membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Karena itu, Dimas dan para mahasiswa menolak adanya komersialisasi vaksin karena tidak beprikemanusiaan.

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kami BEM Nusantara dalam hal ini tegas untuk menolak komersialisasi vaksin,” tegasnya.

Dimas juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri BUMN Erick Thohir dan mengurungkan kebijakan tersebut.

“Saya kira dalam hal ini Pak Jokowi selaku Presiden RI harus tegas dan dapat memberikan teguran keras terhadap Menteri BUMN serta stop komersialisasi vaksin dengan dalih apa pun,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya