Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net
Pemerintahan Joko Widodo mengklaim telah melibatkan para ahli, termasuk ahli epidemiologi saat menggunakan vaksin Sinovac untuk rakyat Indonesia dalam menangani pandemi virus corona baru (Covid-19).
Akan tetapi, penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia membuat dunia ragu terhadap vaksin buatan China itu.
Dasar keraguan itu karena saat ini Indonesia mengalami lonjakan kasus infeksi secara signifikan.
Bahkan, peningkatan kasus dan kematian bukan hanya terjadi kepada warga yang belum divaksinasi, namun sebaliknya.
Hal itu pula yang menjadi sorotan media asing terhadap penggunaan vaksin Sinovac yang telah digunakan oleh pemerintah Indonesia sejak awal.
Merespons hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengklaim bahwa penggunaan vaksin Sinovac telah melibatkan para ahli hingga ahli epidemiologi.
"Semua keputusan untuk sampai pada menggunakan vaksin (Sinovac) ini pun itu berdasarkan keputusan dan perbincangan yang tidak pendek waktunya, tidak sedikit jamnya dengan para ahli epidemiologi," kata Ali Ngabalin di acara Karni Ilyas Club, Jumat (9/7).
Menanggapi itu, Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mempertanyakan siapa sosok ahli yang dilibatkan pemerintah dalam penggunaan vaksin Sinovac.
"Siapa ahlinya? Harus dibuka ke publik. Jangan-jangan ahli abal-abal yang hanya ingin mengeruk keuntungan di tengah merajalelanya Covid-19," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).
Menurut Saiful, kegagalan vaksin tidak perlu menarik-narik keterlibatan ahli. Karena, yang murni bersalah adalah pihak yang menyetujui dan mendatangkan vaksin Sinovac, yakni pemerintah.
"Kalau saja pemerintah tidak gegabah dan terburu-buru dalam pengadaan vaksin, maka bisa jadi tidak akan terjadi seperti saat ini," kata Saiful.
Atas pernyataan Ali Ngabalin itu, Saiful berpandangan bahwa Istana seperti ingin cuci tangan dengan menyatakan telah melibatkan ahli dalam pengadaan vaksin Sinovac.
"Bisa jadi ahli hanya dijadikan tameng untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi oknum tertentu dalam pengadaan vaksin di Indonesia," pungkas Saiful.
