Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Pengamat: Harusnya Presiden Yang Mundur, Bukan Menterinya

JUMAT, 09 JULI 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak maksimal dan tidak mampu menekan angka penambahan harian diprediksi akan jadi faktor yang membuat para menteri Jokowi mundur dari jabatan mereka karena merasa gagal.

Akan tetapi prediksi tersebut ditampik oleh analis politik Dedi Kurnia Syah. Sebab, Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang pejabatnya berani angkat kaki dari kursi pemerintahan.

"Indonesia, utamanya saat ini belum mengemuka ada pejabat bermental semacam pejabat negara lain, yang mau mengakui kegagalan. Itu persoalannya,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/7).


"Negara ini, menteri lakukan korupsi dana bantuan sosial anggaran Covid-19 sekalipun, tetap membela diri, dan masih sanggup tersenyum,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini pun menyinggung perihal salah satu menteri yang disudutkan oleh partai politik di parlemen agar mundur lantaran penanganan Covid tidak efektif.

Menurut Dedi, justru seharusnya partai politik berani bersuara agar presiden yang mundur, bukan menterinya.

"Karena kerja kolektif, sebenarnya sulit hanya menyudutkan menkes, keteladanan penanganan harus dilihat dari pimpinan tertinggi. PKS seharusnya tidak perlu ragu mendesak mundur pada Presiden langsung jika mereka beranggapan mundur sebagai solusi,” papar Dedi.

"Bagaimanapun, menteri akan mengikuti alur kepemimpinan di atasnya. Kecuali jika menteri keluar dari visi misi Presiden, maka kita bisa saja hanya mendesak mundur pada menteri,” tutup Dedi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya