Berita

Anggota Komisi VIII, Bukhori Yusuf/Net

Politik

PKS Minta Satpol PP Berlaku Humanis Saat Penertiban PPKM Darurat

KAMIS, 08 JULI 2021 | 01:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tindakan arogan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penertiban sejumlah warung usaha saat razia di masa PPKM Darurat menuai protes dari anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf.

Bukhori menilai, perilaku arogan oknum Satpol PP tersebut tidak bisa dibenarkan kendati memiliki tujuan yang baik.

“Saya bisa memahami komitmen lurus aparat dalam menegakan aturan. Walaupun demikian, tanggung jawab kita terhadap hukum tidak semestinya menghilangkan tata krama kita dalam memanusiakan manusia,” ungkapnya.


Politisi dapil Semarang ini juga menyesalkan tindakan oknum aparat yang dinilai represif dan bertindak terlalu jauh dengan cara menyita properti usaha hingga menyemprot sejumlah pertokoan yang dinilai melanggar PPKM darurat di Kota Semarang.

“Cara-cara primitif ini harus dihentikan dan tidak boleh terulang. Aparat adalah perpanjangan tangan dari negara yang dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ketegasan itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah ketegasan melalui keteladanan, pengayoman, dan kesantunan,” paparnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Sosial ini meminta aparat Satpol PP bisa berlaku lebih humanis dan rasional dalam menyikapi dinamika masyarakat dalam menaati aturan pemerintah.

Ia meminta aparat bisa lebih sabar dan santun dalam menegur serta menasihati masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Pasalnya, sejumlah aturan larangan selama PPKM darurat bersinggungan dengan aspek nafkah mereka.   

“Rakyat, khususnya para pedagang kecil ini, sesungguhnya tidak memiliki banyak pilihan. Nafkah mereka tidak ditanggung oleh negara. Wajar apabila masih didapati sebagian dari mereka tetap membuka usaha atau memaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Situasi serba sulit saat ini," tambah Bukhori.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya