Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Masyakarat Hanya Cari Makan, Pemerintah Jangan Represif Kalau Ingin PPKM Darurat Dipatuhi

RABU, 07 JULI 2021 | 23:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah disarankan untuk tidak represif dengan menunjukkan arogansi kekuasaan saat menertibkan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, rakyat tidak membutuhkan sikap represif di saat pandemi Covid-19, melainkan membutuhkan sikap dan imbauan pemerintah yang humanis agar dipatuhi rakyatnya.

"Tentu pemerintah harus tegas, tapi bukan berarti represif, saya kira juga harus introspeksi juga kenapa kemudian masyarakat tidak patuh terhadap imbauan masyarakat, jangan-jangan masyarakat hanya untuk cari makan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).


Pandangan Saiful merespons sikap aparat pemerintah di Semarang yang menyemprotkan para pedagang menggunakan air dari mobil pemadam kebakaran serta membawa barang-barang dagangan.

"Saya kira kalau pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk bantuan atau apapun macamnya, maka saya kira masyarakat dengan tenang mengikuti imbauan pemerintah untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan sebagaimana mestinya," jelas Saiful.

Akan tetapi, jika pemerintah hanya memerintahkan masyarakat untuk di rumah saja tanpa diikuti dengan bantuan yang mencukupi untuk masyarakat, maka pemerintah dianggap keterlaluan, apalagi bertindak represif kepada masyarakat.

"Karena kita tahu semakin represif bukan berarti mereka akan semakin patuh, pasti mereka tentu akan berfikir untuk melakukan perlawanan-perlawanan," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya