Gedung Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Jakarta/Net
Keterpilihan Dewan Pengawas (Dewas) RRI diharapkan tidak digantung terlalu lama. Hal ini antara lain untuk menghindari kevakuman jabatan dalam birokasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) itu sendiri.
Begitu disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI Perjuangan, Krisantus Kurniawan, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (7/7).
"Karena sudah melalui fit and proper test, segera proses supaya secepatnya bisa dilantik (Dewas RRI). Berikutnya, supaya bisa meneruskan agenda selanjutnya, melakukan seleksi dirut dan direksi," kata Krisantus.
Kristanus khawatir, kevakuman jabatan dalam birokasi di LPP RRI bisa berakibat fatal pada jalannya rutinitas roda organisasi. Hal ini, tegasnya, jangan dianggap biasa.
"Kalau sampai terlambat dan alami kevakuman, RRI sendiri kan yang akan dirugikan. Karena itu, jangan sampai Komisi satu ikut disalahkan gara-gara terlambat memproses pelantikan Dewas RRI," katanya.
Selanjutnya, anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat ini menyatakan, memang benar sekarang dalam situasi pandemi, bahkan ada anggota DPR dan staf yang terkena Covid-19. Namun pihaknya punya mekanisme dan SOP untuk mengatasi hambatan tersebut.
"Jangan juga Covid yang disalahkan sebagai penyebab kevakuman jabatan direksi di RRI. Justru RRI sekarang diperlukan kiprahnya untuk diseminasi informasi dan sosialisasi menghadapi pandemi Covid ini," tuturnya.
Komisi I DPR RI, kata Krisantus, ingin segera menuntaskan proses pemilihan Dewas RRI tersebut, agar urusan distruktural RRI bisa sepenuhnya berjalan dengan cepat di amsa pandemi Covid-19.
"Usai dilantik, Dewas bertugas untuk melanjutkan kesinambungan roda organisasi RRI dengan memilih Direksi. Kami tidak akan ikut-ikut, terlebih jangan sampai ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu," demikian Krisantus.
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum LPP RRI Nurhanuddin, Senin lalu (5/7) menyatakan, seharusnya Dewas yang baru sudah dilantik, sehingga pada 22 Juli 2021 sudah bisa memilih dan menentukan Direksi LPP RRI yang baru.
"Kenapa kok bisa lama seperti ini? Mungkin ada nuansa politis di sana (DPR). Tapi itu wajar karena DPR kan lembaga politik. Untuk itu, segera Lantik Dewas sebelum 22 Juli 2021," kata Nurhanuddin.
Terpisah, Pengamat Media dari LSM Rumah Perubahan, Masduki, menduga ada unsur politis dalam proses pemilihan Dewas RRI. Karena ia memandang, saat ini bolanya ada di DPR, sehingga menurutnya aroma politis itu ada.
Kendati begitu, ia berharap citra baik Komisi I DPR RI jangan sampai tercoreng dan ternoda akibat persoalan
fit and proper test Dewas RRI yang berlarut-larut.
"Kalau menurut saya, segera diputuskan secepatnya pelantikan Dewas RRI sehingga publik tidak terus bertanya. Juga, tidak sampai mengganggu kinerja dan dinamika yang ada di internal RRI," pungkasnya.
