Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net
Pemberian julukan terhadap pemimpin negara lagi tren di Indonesia. Julukan itu dimunculkan BEM berbagai perguruan tinggi di tanah air melalui media sosial.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) teranyar menjuluki Wakil Presiden, Maruf Amin "The King of Silent" dan Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting". Sebelumnya, BEM UI menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Servis".
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, semua julukan tersebut bernada negatif yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang paling berkuasa di Indonesia. Nadanya mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI.
"Masalah kepercayaan atau
trust tentu sangat menentukan efektifitas kepemimpinan seseorang.
Trust yang rendah terhadap seorang pemimpin dengan sendirinya kepemimpinannya akan tidak efektif lagi," ujar Jamiluddin, Rabu (7/7)/
Padahal, Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Saat seperti ini dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya rakyatnya sehingga dapat menggerakkan semua potensi bangsa untuk bersama-sama mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Menurut Jamiluddin, dukungan tersebut tentu sulit diperoleh bila ada indikasi sebagian rakyatnya sudah tidak mempercayai pemimpinnya. Mereka ini akan memilih jalannya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Gejala itu tampaknya sudah mulai mengemuka belakangan ini. Sebagian rakyat tampaknya sudah tidak percaya dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Akibatnya, untuk mengamankan kebijakan yang diambil pemerintah harus mengerahkan TNI dan Polri. Harapannya, dengan adanya TNI dan Polri rakyat akan patuh melaksanakan PPKM Darurat.
"Jadi, menurunnya
trust pemimpin negeri harus segera diatasi. Kalau tidak, dihawatirkan akan semakin banyak rakyat yang menjauh dari pemimpinnya. Tentu situasi demikian tak baik untuk negeri tercinta, apalagi saat negeri ini menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah sangat menghawatirkan," ucap Jamiluddin.
