Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Giliran Wapres Dan Ketua DPR Dijuluki Mahasiswa, Pengamat: Trust Pemimpin Sudah Menghawatirkan

RABU, 07 JULI 2021 | 19:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemberian julukan terhadap pemimpin negara lagi tren di Indonesia. Julukan itu dimunculkan BEM berbagai perguruan tinggi di tanah air melalui media sosial.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) teranyar menjuluki Wakil Presiden, Maruf Amin "The King of Silent" dan Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting". Sebelumnya, BEM UI menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Servis".

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, semua julukan tersebut bernada negatif yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang paling berkuasa di Indonesia. Nadanya mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI.


"Masalah kepercayaan atau trust tentu sangat menentukan efektifitas kepemimpinan seseorang. Trust yang rendah terhadap seorang pemimpin dengan sendirinya kepemimpinannya akan tidak efektif lagi," ujar Jamiluddin, Rabu (7/7)/

Padahal, Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Saat seperti ini dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya rakyatnya sehingga dapat menggerakkan semua potensi bangsa untuk bersama-sama mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Menurut Jamiluddin, dukungan tersebut tentu sulit diperoleh bila ada indikasi sebagian rakyatnya sudah tidak mempercayai pemimpinnya. Mereka ini akan memilih jalannya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Gejala itu tampaknya sudah mulai mengemuka belakangan ini. Sebagian rakyat tampaknya sudah tidak percaya dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Akibatnya, untuk mengamankan kebijakan yang diambil pemerintah harus mengerahkan TNI dan Polri. Harapannya, dengan adanya TNI dan Polri rakyat akan patuh melaksanakan PPKM Darurat.

"Jadi, menurunnya trust pemimpin negeri harus segera diatasi. Kalau tidak, dihawatirkan akan semakin banyak rakyat yang menjauh dari pemimpinnya. Tentu situasi demikian tak baik untuk negeri tercinta, apalagi saat negeri ini menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah sangat menghawatirkan," ucap Jamiluddin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya