Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Giliran Wapres Dan Ketua DPR Dijuluki Mahasiswa, Pengamat: Trust Pemimpin Sudah Menghawatirkan

RABU, 07 JULI 2021 | 19:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemberian julukan terhadap pemimpin negara lagi tren di Indonesia. Julukan itu dimunculkan BEM berbagai perguruan tinggi di tanah air melalui media sosial.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) teranyar menjuluki Wakil Presiden, Maruf Amin "The King of Silent" dan Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting". Sebelumnya, BEM UI menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Servis".

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, semua julukan tersebut bernada negatif yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang paling berkuasa di Indonesia. Nadanya mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI.


"Masalah kepercayaan atau trust tentu sangat menentukan efektifitas kepemimpinan seseorang. Trust yang rendah terhadap seorang pemimpin dengan sendirinya kepemimpinannya akan tidak efektif lagi," ujar Jamiluddin, Rabu (7/7)/

Padahal, Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Saat seperti ini dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya rakyatnya sehingga dapat menggerakkan semua potensi bangsa untuk bersama-sama mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Menurut Jamiluddin, dukungan tersebut tentu sulit diperoleh bila ada indikasi sebagian rakyatnya sudah tidak mempercayai pemimpinnya. Mereka ini akan memilih jalannya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Gejala itu tampaknya sudah mulai mengemuka belakangan ini. Sebagian rakyat tampaknya sudah tidak percaya dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Akibatnya, untuk mengamankan kebijakan yang diambil pemerintah harus mengerahkan TNI dan Polri. Harapannya, dengan adanya TNI dan Polri rakyat akan patuh melaksanakan PPKM Darurat.

"Jadi, menurunnya trust pemimpin negeri harus segera diatasi. Kalau tidak, dihawatirkan akan semakin banyak rakyat yang menjauh dari pemimpinnya. Tentu situasi demikian tak baik untuk negeri tercinta, apalagi saat negeri ini menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah sangat menghawatirkan," ucap Jamiluddin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya