Jika Pemerintah Represif Saat Terapkan PPKM Darurat, Kemarahan Rakyat Sulit Dibendung

Pemerintah diminta dan ditegaskan untuk tidak berlaku represif kepada rakyat yang tengah mencari nafkah di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi sikap aparat pemerintah daerah Semarang yang menyemprotkan air dan menyita sejumlah barang dagangan pelaku usaha kecil saat melakukan penertiban terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Pemerintah jangan bersikap kasar dan brutal di tengah ancaman pandemi saat ini. Pemerintah seharusnya persuasif, jangan represif," tegas Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).

Karena, kata Muslim, di tengah krisis kesehatan dan ekonomi, rakyat membutuhkan makan dan keselamatan jiwa raga.

"Pemerintah jangan sebarkan teror yang disengaja. Pemerintah seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam suasana prihatin saat ini," kata Muslim.

Rakyat, lanjut Muslim, akan marah jika selalu diusik ketika tengah mencari nafkah untuk keluarganya.

"Ingat, jika rakyat lapar dan rakyat ditekan, rakyat akan marah. Kemarahan rakyat tidak dapat dibendung. Rakyat sudah berteriak lapar di mana-mana. Pemerintah harusnya tanggung jawab. Jangan main kasar dan represif," pungkas Muslim.