Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Repro
Jumlah kasus positif aktif Covid-19 di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode 27 Juni hingga 5 Juli.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menjelaskan, ada 14 provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus aktif sebanyak 50 persen hingga 100 persen ke atas.
Kenaikan tersebut merupakan rincian dari akumulasi lonjakan kasus aktif di luar Jawa-Bali yang terjadi sejak tanggal 27 Juni (50.513 kasus) hingga 5 Juli (67.891 kasus).
"Kasus aktif di luar Jawa-Bali terjadi kenaikan 34,4 persen," ujar Airlangga dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Kemenko Perekonomian, Rabu (7/7).
Airlangga merinci, dari 14 provinsi yang mengalami kenaikan, ada 10 di antaranya tercatat naik 50-100 persen kasus aktifnya. Sedangkan empat provinsi lainnya mendapat kenaikan kasus aktif hingga di atas 100 persen.
Provinsi yang berada di rentang kenaikan 50-100 persen antara lain Bengkulu (57,6 persen), Lampung (59 persen) Sulawesi Tenggara (62,9 persen), Bangka Belitung (65,4 persen), Kalimantan Utara (67,3 persen), Kalimantan Timur (82,9 persen), Sulawesi Utara (95,7 persen), Sulawesi Tengah (96,3 persen), Sulawesi Barat (99,5 persen) dan Sulawesi Selatan (99,8 persen).
Sementara, untuk provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif hingga di atas 100 persen di antaranya Nusa Tenggara Timur (108 persen), Maluku (115,9 persen), Papua Barat (155,2 persen) dan Maluku Utara (160,5 persen).
"Terhadap daerah-daerah ini kami minta para gubernur, bupati, wali kota, untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan secara displin," pinta Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga memerintahkan kepada kepala daerah yang mengalami kenaikan kasus aktif untuk membuat posko-posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.
Nantinya, posko itu diharapkan bisa berkoordinasi dengan Forkopimda untuk memperkuat pelacakan kasus kontak erat
(tracing) dan
testing Covid-19.
"Kami meminta agar pemerintah daerah juga mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan PPKM tersebut. Posko-posko di daerah bekerjasama dengan Forkopimda untuk
testing dan
tracing-nya," papar Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengingatkan kepada 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang dilakukan pengetatan dan perpanjangan PPKM Mikro untuk menaati aturan pelaksanaannya yang tertuang di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 17/2021.
Untuk 14 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19, lanjut Airlangga, selain memperkuat
tracing dan
testing juga harus menaati Inmendagri 17/2021, karena mereka juga harus melaksanakan PPKM Mikro.
Untuk itu, Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pemerintah daerah agar segera menyiapkan anggaran tambahan untuk mendukung penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
"Sekali lagi, kami meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mengalokasikan anggarannya, DHU, DBH 8 persen untuk kebutuhan Covid dan meningkatkan kapasitas RS," demikian Airlangga.
