Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

PPKM Mikro Ketat Di Luar Jawa Bisa Naik Jadi PPKM Darurat Jika Faskes Terbatas

RABU, 07 JULI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebanyak 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa-Bali yang berisiko tinggi tengah dipantau serius oleh pemerintah. Posisi daerah tersebut akan dinaikkan menjadi PPKM Mikro Ketat ke PPKM Darurat jika fasilitas kesehatan (faskes) terbatas.

Begitu jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers yang digelar Rabu (7/7). Menurutnya, keputusan untuk menaikkan status itu juga didasarkan pada arahan langsung Presiden Joko Widodo.

"Kita akan memonitor sesuai kriteria yang ada seperti di Jawa. Kita akan tarik menjadi darurat karena tingkat persentasi ketersediaan rumah sakit yang terbatas dan angkanya naiknya sangat signifikan, dalam bentuk jumlah," tegasnya.


Sebanyak 10 gubernur telah diundang oleh Airlangga untuk membicarakan langkah-langkah pengendalian Covid-19. Sedianya sebanyak 17 gubernur, bupati, dan walikota juga akan kembali dipanggil dalam waktu dekat.

PPKM Mikro Ketat telah diterapkan pemerintah untuk kabupaten/kota yang berada di level 4. Pemerintah mewajibkan perusahaan melakukan work from home 75 persen. Tamu di restoran yang datang di atas pukul 17.00 WIB tidak boleh makan di tempat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya