Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

TKA China Terus Berdatangan, Demokrat: Pemerintah Inkonsisten, Fokus Dong Penyelamatan Nyawa, Jangan Yang Lain!

RABU, 07 JULI 2021 | 12:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah menunjukkan inkonsistensinya lantaran membiarkan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Sulawesi Selatan di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/7).

"Pemerintah yang masih membolehkan TKA masuk di saat terjadi krisis kesehatan dan kolapsnya faskes kita, menggambarkan inkonsistensi kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang sedang melonjak drastis," kata Herzaky.


Menurut Herzaky, sikap pemerintah yang demikian itu justru membuat rakyat sangat terluka.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah membatasi mobilitas rakyat Indonesia, namun di sisi lain pemerintah malah membiarkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan santainya.

"Rakyat akan merasa terpukul. Wajar jika kemudian muncul anggapan pemerintah tidak bersikap adil," tegasnya.

Atas dasar itu, Jurubicara Partai Demokrat ini menyarankan kepada pemerintah supaya kebijakannya mendapatkan dukungan dari semua elemen maka pemerintah harus menghindari sikap yang kontroversial dan inkonsisten.

"Fokus pada kebijakan yang berorientasi pada penyelamatan nyawa manusia. Faskes kita kolaps, penderita Covid-19 bergelimpangan di rumah sakit, di ruang ICU, bahkan di tempat parkir," kata Herzaky.

"Belum lagi yang isoman dan tidak tercatat, baik karena menghindari rumah sakit maupun tidak diterima di RS karena sudah tidak ada tempat," imbuh dia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya