Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pakar: Perlu Ada Dua Level Kebijakan Dalam Penanganan Covid-19, Tidak Bisa Homogen

RABU, 07 JULI 2021 | 08:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak bisa dilakukan secara homogen, satu kebijakan untuk semua. Namun perlu dilakukan di dua level, yaitu nasional dan daerah.

Begitu pendapat dari Gurubesar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Akhmad Fauzi dan dosen FEM IPB Deniey Adi Purwanto dalam diskusi virtual pada Selasa (6/7).

"Kita di Indonesia, maupun di berbagai negara yang terdampak Covid sudah belajar. Sejauh mana recovery bisa dicapai, kata kuncinya sejauh mana kita bisa menekan penyebaran Covid," ujar Deniey.


Menurut Deniey, dalam hal penanganan Covid-19, Indonesia perlu menerapkan kebijakan dua level, nasional dan daerah.

Di tingkat nasional, pemerintah pusat menentukan arah kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah. Namun teknis dan implementasinya kembali ke pemerintah daerah.

Pendapat serupa juga disuarakan oleh Akhmad Fauzi. Ia menyebut kebijakan homogen akan menimbulkan kerapuhan.

"Kebijakan jangan homogen, jangan one size fits all. Ada local wisdom yang dikembangkan di daerah," timpalnya.  

Ia juga menuturkan, kebijakan yang diambil saat ini oleh pemerintah hanya terpaku pada "Do's & Don'ts", dan tidak mengarah pada behaviour atau perilaku masyarakat.

Baginya, kebijakan yang baik perlu memerhatikan empat aspek, yaitu mudah dipahami, menarik, penegakan sosial yang efektif, dan tepat waktu.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya