Kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia terus bertambah menembus rekor baru.
Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih komando penanganan.
Direktur Eksekutif Surveilink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir mengatakan, dengan komando di tangan Presiden maka pola penanganan akan lebih jelas dan hasilnya terukur.
"Sebaiknya tongkat komando tetap di tangan presiden. Dengan demikian, bisa memberikan komando yang jelas dan terukur kepada seluruh stakeholder serta masyarakat dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia," demikian kata Wempy saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).
Dalam pandangan Wempy, menghadapi wabah Covid-19 menuntut seluruh pihak saling koordinasi. Termasuk pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Selain itu, karena pentingnya kepatuhan masyrakat dalm menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo perlu segera melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Tujuannya , untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kasus ini bukan kasus biasa.
"Siapa saja bisa terancam nyawa. Apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh agama sangat besar. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat bahu membahu bersama pemerintah, saya yakin kasus baru Covid-19 bisa menurun secara perlahan," pungkas Wempy.
Sejak 2 Juli hingga 20 Juli mendatang pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Meksi demikian, belum ada tanda kasus Covid-19 menurun. Bahkan dalam beberapa hari ini kasus terus melonjak dan tembus di atas 31 ribu kasu dalam sehari.
