Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali tidak efektif redam Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan.
Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat mengurai ketiga instrumen itu adalah instrumen law enforcement, instrumen keuangan dan instrumen leadership.
Achmad Nur Hidayat melihat potensi kegagalan pada pelaksanaan PPKM Darurat, karena belum memberikan hasil signifikan dalam memperlambat laju kematian dan laju kasus aktif sebagaimana PSBB di awal pandemi 2020.
"PPKM Darurat sudah berjalan empat hari sejak 3 Juli, namun belum mampu menghentikan laju kematian dan laju kasus aktif Covid-19. Laju kesembuhan belum juga menunjukkan level normal sebelum PPKM Darurat,†ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/7).
Pertama, pendiri Narasi Institute itu merasakan PPKM Darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum
(law enforcement) dibandingkan PSBB lalu.
Akibatnya, di lapangan banyak perusahaan non esensial dan non kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Mereka masih memaksa karyawan masuk ke kantor.
“Mereka tidak dihukum tegas. Karyawan mereka bisa lolos dari pos penyekatan PPKM darurat karena aparat keamanan tidak bisa membendung mereka yang penuh datang ke kantor, urainya.
ANH, sapaan akrabnya, melihat lemahnya
law enforcement dalam PPKM darurat terjadi karena tidak dilibatkannya Menkopolhukam Mahfud MD dan jajarannya dalam gugus tugas PPKM Darurat.
"Penunjukan Pak Luhut, Menko Marves, adalah penunjukan yang tidak dilandasi perencanaan matang. Akibatnya ada yang
miss calculation terkait
law enforcement,†ujarnya.
ANH juga melihat adanya krisis oksigen dan krisis harga obat Covid-19 seperti
ivermectin dan 10 obat lainnya karena lemahnya
law enforcement.
Menurutnya, kewibawaan hukum begitu lemah dari PPKM Darurat kali ini. Akibatnya, oknum pencari untung dari krisis oksigen dan
ivermectin tetap merajalela, meski pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET).
“Intinya aturan terasa tidak hadir di lapangan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum,†tuturnya.
ANH melihat selain lemahnya instrumen
law enforcement, instrumen keuangan juga tidak dikuatkan dalam PPKM Darurat kali ini.
Meskipun Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengusulkan tambahan Rp 225,4 triliun untuk penanganan pandemi, dan dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial masuk dalam program PEN, namun implementasinya pasti memerlukan waktu satu hingga dua minggu untuk administrasinya.
“Termasuk butuh waktu satu bulan paling cepat untuk implementasi lapangannya. Sementara PPKM darurat berakhir 20 Juli. Jadi dukungan keuangan bisa terlambat,†sambungnya.
Lebih jauh, ANH melihat kebijakan PPKM Darurat merupakan contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur. Pemerintah tampak gagap dan tidak belajar selama satu tahun kemarin. Ini perlu penanganan langsung oleh Presiden.
Dia pun kaget ketika penambahan anggaran baru diusulkan setelah PPKM Darurat berjalan tiga hari. Padahal RS sudah
bleeding keuangannya. Masalah kurang bayar pada penanganan Covid-19 di tahun 2020 pun perlu dibayar segera, untuk membantu rumah sakit.
“Insentif tenaga kesehatan dan anggaran penambahan obat-obatan tidak bisa menunggu birokrasi administrasi yang panjang,†tegasnya.
ANH menyarankan agar presiden memanggil langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk menyusun draf perubahan dari Perpres 113/2020. Tanpa perubahan payung hukum Perpres 113/2020, APBN 2021 tidak bisa diubah begitu saja untuk membantu penanganan kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.
APBN 2021 tidak didesain mengantisipasi varian delta Covid-19, karena itu perlu disesuaikan dengan APBN-P 2021 dengan memasukan tambahan anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial yang besar.
“Penyesuaian perlu dilakukan dengan revisi Perpres 113/2020 bila tidak negara tidak memiliki payung hukum untuk perubahan APBN 2021 tersebut,†lanjutnya.
Patut diingat APBN tidak lagi memerlukan persetujuan DPR, pemerintah menetapkan Perpres No 113/2020 merupakan payung hukum perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan APBN tahun 2021. Karena itu, perubahan APBN 2021 cukup dilakukan perubahan Perpres 113/2020.
ANH memandang bahwa ada
gap besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung di tangan presiden.
"Untuk mempersempit
gap leadership, PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Bila ini varian delta diibaratkan sebagai serangan masif terhadap publik Indonesia, maka presidenlah yang harus memimpin
counter attack dari serangan tersebut, bukan pembantu presiden,†jelasnya.
ANH memandang kepemimpinan presiden inilah yang akan mampu meredam harga oksigen dan obat-obatan, memimpin penegakan hukum bagi perusahaan non esensial dan non kritikal pelanggar PPKM Darurat, mengatur anggaran untuk membantu RS dan menyediakan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkannya.
“Hanya perintah presiden yang mampu meredam karena sejumlah kemewahan eksekutif yang dimilikinya. Termasuk hanya presiden yang bisa menutup gerbang pintu masuk Indonesia dari warga asing,†tutupnya.
