Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Net
Sistem zonasi Covid-19 bakal diubah Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, setelah ditemukan penyimpangan oleh pemerintah daerah.
Sekumpulan relawan yang tergabung di dalam KawalCOVID19 mendukung langkah yang diambil Budi tersebut.
Hanya saja, KawalCOVID19 berharap kepada Budi bisa membuat strategi pengawasan (monitoring) yang mumpuni untuk pelaksanaan kebijakan zonasi Covid-19 yang baru nanti.
Karena pada dasarnya, temuan Kemenkes tentang permainan rasio tes Covid-19 oleh pemerintah daerah kerap kali terjadi berulang. Sehingga, penilaian di daerah tersebut nampak baik, padahal memiliki risiko tinggi penularan.
"Sudah bener ini. Mantap, Pak Budi G Sadikin! Kami dukung. Tapi tolong pikirkan strategi
monitoring dan evaluasi lapangannya pak, suka kecolongan di situ!" kicau akun Twitter KawalCOVID19 pada Selasa (6/7).
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI kemarin, Budi menyampaikan rencana perubahan sistem zonasi Covid-19, karena ada temuan sejumlah pemerintah daerah yang mengakali data penularan kasus di wilayahnya.
Budi menuturkan, pemerintah daerah takut dicap gagal karena menemukan banyak kasus. Sehingga, hasil testing yang ada di wilayah itu tidak dibuka secara transparan atau tidak melakukan testing secara masif.
Padahal, jika mengacu pada target tes minimum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah daerah harus melakukan tes 1:1.000 penduduk per Minggu.
Maka dari itu, Budi memastikan bahwa perubahan sistem zonasi Covid-19 nantinya tidak lagi berdasarkan zona merah, oranye, kuning atau hijau.
Akan tetapi, pemerintah akan melihat kondisi penyebaran Covid-19 di satu daerah berdasarkan rasio tes, dan pemerintah pusat akan mengecek jumlah tes yang digelar di satu daerah setiap harinya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengecek jumlah orang yang positif Covid-19 dari seluruh peserta tes per hari
(positifity rate).
Maka, jika
(positifity rate) masih tinggi artinya banyak orang yang tertular.
