Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Idris: Kombinasikan Manajemen Krisis Dan Risiko Saat Terapkan PPKM Darurat

SELASA, 06 JULI 2021 | 05:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan PPKM Darurat yang dipilih Pemerintah untuk mengerem laju lonjakan kasus positif Covid-19 harus mampu memprediksi berbagai potensi persoalan yang akan terjadi terutama di sektor kesehatan.

Prediksi yang didasarkan atas analisa data dan pendekatan sains menjadi rujukan utama untuk pemetaan masalah yang akan terjadi untuk kemudian menjadi dasar penyusunan formulasi strategi dan solusi.

Anggota DPD RI Fahira Idris mendukung langkah Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa Bali yang berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021.


Menurutnya, terlepas dari beragam istilah yang dipakai Pemerintah sejak awal pandemi, inti dari semua kebijakan pembatasan adalah manajemen risiko dan manajemen krisis.

Tujuannya, agar implementasi kebijakan efektif, fokus dan mampu meminimalisir berbagai masalah dan dampak dari masalah pandemi.

Senator asal DKI Jakarta ini berpandangan, saat aspek manajemen krisis dan manajemen risiko terpenuhi maka PPKM Darurat ini bisa menjadi kebijakan yang efektif mengendalikan lonjakan kasus.

Selain itu, juga akan efektif meminimalisir potensi ancaman ats pandemi yang belum menunjukkan tren penurunan kasus.

"Memformulasikan manajemen risiko dan manajemen krisis setidaknya membuat kita bisa terhindar dari situasi yang memberatkan PPKM Darurat misalnya rumah sakit yang over kapasitas, nakes yang kelelahan, kelangkaan oksigen dan potensi ancaman lainnya,” ujar Fahira Idris di Jakarta (5/7).

Fahira mengungkapkan, kombinasi manajemen krisis dan manajemen risiko PPKM Darurat akan memudahkan kerja-kerja pengendalian pandemi dan dampaknya tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga sektor-sektor lain.

Dijelaskan Fahira, manajemen krisis yang memformulasikan penanganan potensi ancaman sebelum, selama, dan setelah PPKM Darurat akan semakin komprehensif jika dikombinasikan dengan manajemen risiko.

Dengan demikian, akan dapat memberikan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut.

“Makanya kemampuan mumpuni dalam mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi serius seperti yang terjadi saat ini sangat dibutuhkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan PPKM Darurat," urai Fahira.

Putri Fahmi Idris ini kemudian membuat perumpamaan bahwa formulasi manajemen krisis dan manajemen risiko selama PPKM Darurat seperti layaknya sprinkler di dalam gedung yang akan memancarkan air secara otomatis jika terjadi pemanasan pada suhu tertentu di sebuah gedung.

Ditambahkan Fahira, dalam sebuah gedung, sprinkler berfungsi mencegah terjadinya kebakaran besar.

"Artinya setiap ada potensi masalah selama PPKM Darurat ini, para pengambil kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga masalah tersebut tidak bertambah besar dan bisa langsung diselesaikan,” pungkas Fahira.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya